KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya meningkatkan status 3.477 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Namun, percepatan pengangkatan tersebut masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kepastian kebijakan pemerintah pusat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI), Iwan, mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperjuangkan peningkatan status para pegawai tersebut.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah dan formasi yang tersedia dari pegawai memasuki masa pensiun, proses pengangkatan diperkirakan membutuhkan waktu cukup panjang.

“Pada prinsipnya Kabupaten Cirebon sangat berkomitmen untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, mengenai berapa lama prosesnya, tentu bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ujar Iwan, Senin (9/11).

Ia memperkirakan, dengan asumsi sekitar 500 pegawai memasuki masa pensiun setiap tahun, penyelesaian pengangkatan 3.477 PPPK paruh waktu dapat membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun.

Namun, proses tersebut berpeluang lebih cepat apabila rencana kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan status jabatan fungsional guru benar-benar diberlakukan mulai Januari 2027.

“Dengan asumsi setiap tahun ada sekitar 500 pegawai yang pensiun, maka membutuhkan waktu kurang lebih tujuh tahun. Tetapi kalau kebijakan pemerintah pusat benar-benar direalisasikan Januari 2027, insyaallah prosesnya bisa lebih cepat, mungkin satu sampai dua tahun,” katanya.

Iwan menjelaskan, jumlah jabatan fungsional guru di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 6.500 orang. Jika status dan pembiayaan jabatan tersebut dialihkan ke pemerintah pusat, daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan pegawai lainnya.

Kendati demikian, ia menegaskan, rencana tersebut belum dapat dijadikan dasar pelaksanaan karena pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi.

“Informasinya memang sudah ada, termasuk yang disampaikan pemerintah melalui konferensi pers. Namun, kami masih menunggu regulasi turun. Kalau memang ketentuannya benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2027, insyaallah kami bisa segera menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Iwan menyebutkan, Pemkab Cirebon tidak melakukan pengadaan pegawai baru sepanjang 2026, baik honorer, CPNS maupun PPPK. Kebijakan tersebut sejalan dengan fokus pemerintah daerah pada perpanjangan masa kerja PPPK penuh waktu dan paruh waktu.

Sementara rencana pengadaan CPNS pada 2027 masih menunggu pembahasan Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Keputusan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Iwan, pembahasan pengadaan ASN melibatkan sejumlah perangkat daerah, tidak hanya BKPSDM, tetapi juga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta Inspektorat.

“Kita masih melihat kebutuhan pegawai dan kemampuan daerah. Untuk pengadaan CPNS bukan hanya BKPSDM yang memutuskan, tetapi ada Panselda yang melibatkan sejumlah perangkat daerah,” jelasnya.

Saat ini, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Cirebon tercatat sekitar 7.000 orang. Pemerintah daerah berharap kepastian kebijakan pemerintah pusat segera diterbitkan agar rencana peningkatan status ribuan PPPK paruh waktu dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu kemampuan fiskal daerah. (Ghofar)