KOTA CIREBON, (FC).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mulai menjajaki penerapan sistem digitalisasi perparkiran sebagai salah satu upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Terbaru, Dishub Kota Cirebon melakukan studi banding ke Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk melihat secara langsung penerapan sistem pembayaran parkir non tunai dan pengelolaan titik-titik parkir.

Kadishub Kota Cirebon, Gunawan ATD, DEA mengatakan, Surabaya menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dipelajari karena telah menerapkan digitalisasi perparkiran secara menyeluruh, khususnya untuk parkir di badan jalan.

Menurutnya, sistem pembayaran parkir di Surabaya kini tidak lagi mengandalkan transaksi tunai. Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui sejumlah metode, mulai dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), uang elektronik atau e-money, hingga voucher.

“Surabaya sudah menerapkan pembayaran non tunai di seluruh titik parkir badan jalan. Ada beberapa pilihan transaksi yang disediakan, yakni QRIS, e-money, dan voucher. Jadi, sistem pembayaran manual sudah tidak digunakan lagi,” ungkap Gunawan, Senin (9/11/2026).

Selain parkir di badan jalan, Dishub Surabaya juga menerapkan sistem gerbang otomatis atau gate pada sejumlah lokasi parkir khusus, seperti kawasan fasilitas olahraga. Meski menggunakan sistem tersebut, pengelolaannya tetap berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.

“Dari sisi pendapatan, penerapan sistem perparkiran tersebut mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Surabaya. Retribusi parkir di badan jalan tercatat mencapai sekitar Rp18 miliar, sedangkan dari lokasi parkir khusus menyumbang sekitar Rp6 miliar per tahun,” ucapnya.

Capaian tersebut ditopang pengawasan yang melibatkan ratusan personel. Dishub Surabaya mengerahkan sekitar 330 petugas, dengan dukungan personel dari perangkat daerah lainnya sehingga total tenaga pengawasan mencapai sekitar 880 orang.

Gunawan menilai, keberhasilan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi pembayaran, tetapi juga membutuhkan dukungan pengawasan dan kesiapan petugas dalam memastikan sistem berjalan sesuai ketentuan.

Jika dibandingkan dengan kondisi Kota Cirebon, potensi peningkatan pendapatan dari sektor parkir dinilai masih terbuka. Saat ini, Kota Cirebon memiliki sekitar 330 titik kantung parkir dengan dukungan 472 juru parkir (jukir).

Dengan jumlah titik parkir tersebut, Gunawan melihat adanya peluang untuk meningkatkan kontribusi setiap lokasi terhadap PAD melalui pembenahan sistem pengelolaan.

“Kalau melihat perbandingannya, Surabaya bisa memperoleh sekitar Rp12 juta per titik parkir setiap tahunnya. Sementara di Kota Cirebon, dengan sekitar 330 titik parkir, rata-rata pendapatannya masih berada di kisaran Rp10 juta per titik. Artinya, peluang untuk meningkatkan hasilnya masih cukup terbuka,” jelasnya. (Agus)