KOTA CIREBON, (FC).- Tepat satu tahun kepemimpinan Effendi Edo dan Siti Farida pada 20 Februari 2026, sorotan tajam datang dari LBH Buana Caruban Nagari.
Lembaga tersebut mengkritik kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan, terutama dalam pengelolaan perusahaan daerah dan penyelesaian kewajiban keuangan.
Direktur LBH Buana Caruban Nagari, Reno Sukriano, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang disebut telah tutup atau bangkrut dalam kurun waktu setahun terakhir.
“Baru satu tahun memimpin Kota Cirebon, pasangan Effendi Edo–Siti Farida sudah membiarkan dua perusahaan daerah tutup alias bangkrut. Jadi saya pikir ini bukan prestasi, ini harus dievaluasi,” ujar Reno, Jumat (20/2/2026).
Menurut Reno, penutupan dua perusahaan daerah yakni BPR Bank Cirebon dan PD Pembangunan menjadi catatan serius karena berdampak pada pelayanan publik, pendapatan asli daerah (PAD), hingga nasib para karyawan yang menggantungkan hidupnya pada BUMD tersebut.
Ia menilai, kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan milik daerah.
“BUMD seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru kolaps di tahun pertama kepemimpinan,” katanya.
Satu tahun pemerintahan memang menjadi fase awal untuk meletakkan fondasi pembangunan. Namun, publik menilai langkah konkret dan hasil nyata tetap menjadi tolok ukur utama.
LBH Buana Caruban Nagari pun mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir, sekaligus menyusun langkah perbaikan yang terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di bagian akhir, Reno menyoroti utang Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang belum terselesaikan kepada seorang pengusaha bernama Handoyo. Menurutnya, soal tersebut menjadi buah bibir di masyarakat harus segera di akhiri mengingat akan mengganggu stabilitas pemerintahan. (Agus)
Discussion about this post