KOTA CIREBON, (FC).- Pemkot Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon mencatat telah merenovasi lebih dari 2.400 rumah tidak layak huni (Rutilahu) sejak tahun 2021.
Jumlah ini merupakan bagian dari lebih 5.000 rumah yang terdata dalam program Rutilahu.
Program Rutilahu tersebut didanai melalui berbagai sumber, antara lain APBD Kota Cirebon, APBD Provinsi Jawa Barat, serta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon juga turut berkontribusi.
Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan menyampaikan dengan sinergi dari berbagai sumber pendanaan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Cirebon mulai berkurang secara bertahap.
“Untuk kegiatan tahun ini, kami juga menawarkan anggota DPRD melalui dana pokok pikiran (Pokir) berdasarkan data base yang kami miliki. Tidak menutup kemungkinan, konstituen mereka juga masuk dalam daftar tersebut,” ujar Wandi, Rabu (11/6).
Ia menambahkan, Baznas juga dapat berperan dalam menangani kasus rumah roboh yang terjadi di dalam kompleks perumahan.
Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dibantu oleh DPRKP karena keterbatasan regulasi.
“Kejadian seperti itu bisa dibantu Baznas karena tidak tergolong dalam peraturan bantuan stimulan kami,” jelasnya.
Wandi juga mencontohkan, pada tahun 2023, ada rumah yang direhabilitasi dengan nilai bantuan mencapai Rp80 juta melalui dana CSR, karena sifatnya tidak mengikat.
Sementara untuk pendanaan dari pemerintah, besaran bantuan memiliki batas maksimal.
“Bantuan Rutilahu dari APBD Kota maksimal Rp15 juta, dari Provinsi Rp20 juta, dan dari BSPS juga Rp20 juta. Dari total bantuan tersebut, 70 persen digunakan untuk material bangunan, sedangkan 30 persen untuk biaya tukang,” ungkap Wandi.
Untuk tahun anggaran 2025, DPRKP Kota Cirebon menargetkan dapat mengintervensi 162 rumah melalui dana APBD Kota. Sementara itu, dari APBD Provinsi ditargetkan 80 rumah. Untuk bantuan BSPS, pihaknya masih menunggu kepastian alokasi.
“Awalnya untuk dana BSPS ada kuota sekitar 100 rumah. Kami sudah menyerahkan database ke pusat sebanyak 1.600-an rumah,” terangnya.
Wandi mengakui, meskipun 40 persen rumah tidak layak huni sudah tertangani sejak 2021, jumlah tersebut bersifat dinamis karena kondisi lapangan terus berubah.
“Kami akan terus memperbarui data. Maka dari itu, peran camat, lurah, RT dan RW sangat penting dalam mengidentifikasi kondisi rumah di lingkungannya,” kata Wandi.
“Apalagi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan sah, benar-benar membutuhkan bantuan, dan belum pernah menerima bantuan serupa,” pungkasnya. (Agus)
Discussion about this post