KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyosialisasikan aturan baru pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai persiapan pelaksanaan anggaran 2027.

Salah satu poin nya adalah peluang pelimpahan proses e-purchasing melalui katalog elektronik dengan nilai pengadaan di atas Rp200 juta kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Kabupaten Cirebon.

Kebijakan tersebut diharapkan membantu organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam melaksanakan proses pengadaan. Sebab, tidak semua PPK di lingkungan OPD memiliki penguasaan teknis pengadaan barang dan jasa secara optimal.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cirebon, Sutadi Sukarya, menjelaskan sosialisasi tersebut membahas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurutnya, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 lebih ditujukan kepada pemerintah daerah dan perangkat pengadaan di lingkungan OPD. Sementara aturan nomor 2 memberikan pedoman baru bagi penyedia dalam pelaksanaan pengadaan melalui metode e-purchasing.

“Kalau untuk OPD, penekanannya pada Perlem Nomor 3. Ada aturan bahwa pengadaan melalui katalog elektronik dengan nilai di atas Rp200 juta bisa dilimpahkan ke Barjas. Jadi, OPD dapat berkirim surat kepada kami untuk meminta proses pengadaannya ditangani Barjas,” jelas Sutadi, Rabu (11/11).

Ia mengatakan, selama ini sebagian PPK di OPD memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknis pengadaan karena harus menjalankan tugas pokok lainnya.

Dengan adanya peluang pelimpahan tersebut, proses pengadaan diharapkan dapat ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus.

Meski demikian, pengadaan dengan nilai lebih rendah tetap dapat dilaksanakan oleh OPD sesuai ketentuan yang berlaku. Sutadi mencontohkan pengadaan barang siap pakai dengan nilai relatif kecil dapat dilakukan langsung oleh dinas tanpa harus melalui proses yang lebih kompleks.

Selain perubahan mekanisme e-purchasing, sosialisasi juga membahas peluang penggunaan katalog elektronik untuk pengadaan konstruksi. Metode tersebut dinilai berpotensi memangkas waktu proses dibandingkan mekanisme tender.

Sutadi menyebut proses tender pekerjaan konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 28 hari. Sementara melalui katalog elektronik, prosesnya berpotensi diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu.

“Kalau proses konstruksi dengan metode tender biasanya sekitar 28 hari. Dengan katalog elektronik bisa di bawah seminggu. Lebih efisien dari sisi waktu,” ujarnya.

Namun, penerapan metode tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pihak, mulai dari OPD, penyedia, hingga Barjas sebagai pengampu proses pengadaan.

Barjas Kabupaten Cirebon sendiri mengaku telah menyiapkan delapan pejabat fungsional yang mengikuti bimbingan teknis terkait tahapan pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik.

Sutadi menegaskan, penerapan metode baru tidak dapat dipaksakan apabila OPD maupun penyedia belum siap memenuhi persyaratannya. Karena itu, sosialisasi kepada penyedia juga menjadi bagian penting sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

“Kalau dinasnya mau, kita fasilitasi. Tapi kalau dinasnya belum siap, kita juga tidak bisa memaksakan. Begitu juga penyedianya harus memahami aturan main yang baru,” katanya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan masa sosialisasi untuk mempersiapkan diri sehingga mekanisme pengadaan berdasarkan aturan baru dapat diterapkan secara lebih optimal pada tahun anggaran 2027.

Dengan persiapan tersebut, Pemkab Cirebon menargetkan proses pengadaan barang dan jasa ke depan dapat berjalan lebih cepat, efisien, serta didukung sumber daya manusia yang kompeten. (Ghofar)