KAB. CIREBON (FC).- Sebanyak 2.178 warga Kabupaten Cirebon tercatat mendaftar lowongan pekerjaan melalui program Polri Peduli Pengangguran.

Dari jumlah tersebut, sekitar 700 pelamar telah memasuki tahapan proses lamaran untuk mengisi sejumlah posisi yang tersedia di perusahaan dalam dan luar negeri.

Program yang diluncurkan pada Rabu (11/11) itu membuka kesempatan kerja melalui kolaborasi Polresta Cirebon dengan perusahaan dan lembaga pelatihan kerja (LPK).

Lowongan yang ditawarkan mencakup sejumlah sektor industri, mulai dari foodware, pabrik air minum dalam kemasan (AMDK), hingga penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan masyarakat dapat mendaftar sesuai minat dan kompetensi masing-masing.

“Alhamdulillah, hari ini sudah kita buka. Masyarakat Kabupaten Cirebon dipersilakan melamar pada beberapa posisi yang tersedia sesuai minat dan kompetensi masing-masing,” ujarnya seusai peluncuran program.

Menurut Novi, program tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan LPK diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan calon pekerja.

Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon tercatat turun dari 6,42 persen menjadi 6,18 persen.

Meski demikian, upaya memperluas kesempatan kerja dinilai tetap perlu dilakukan agar semakin banyak warga terserap di dunia kerja.

Selain membuka akses lowongan, program ini juga diarahkan untuk mencegah praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja, termasuk untuk penempatan di luar negeri.

Novi menjelaskan, Polresta Cirebon telah mendata sejumlah LPK melalui koordinasi dengan jajaran Polsek.

Lembaga tersebut nantinya dapat memfasilitasi pelatihan bagi pencari kerja agar memiliki keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

“Pak Kapolresta sudah melakukan pendataan dari masing-masing Polsek. Nantinya masyarakat difasilitasi untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu, sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” jelasnya.

Ia berharap, keterlibatan LPK dan pengawasan lintas pihak dapat membuat proses perekrutan lebih terbuka sekaligus melindungi pencari kerja dari oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat dengan meminta sejumlah uang.

“Insyaallah, melalui program ini kita juga bisa mengurangi praktik calo maupun pungutan-pungutan terhadap para pekerja yang akan bekerja di perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri,” pungkasnya. (Johan)