KUNINGAN, (FC).- Kabupaten Kuningan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil meraih peringkat Terbaik II Regional Jawa-Bali kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten Batch II Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar, dalam acara yang berlangsung di Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat (28/8).

Capaian tersebut tidak hanya menjadi penghargaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kuningan mendapatkan dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 250 unit rumah dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

Bupati Dian hadir dalam kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan H. Deni Hamdani.

Dian mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemkab Kuningan dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuningan. Tetapi yang paling penting bukan penghargaan itu sendiri, melainkan bagaimana program perumahan benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dian.

Menurutnya, rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, Pemkab Kuningan terus mendorong berbagai program perumahan agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau.

Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan rumah baru hingga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Hingga 2026, sekitar 1.500 unit rumah subsidi telah dibangun oleh pengembang di Kabupaten Kuningan. Selain itu, melalui program BSPS, Kuningan mendapatkan alokasi sebanyak 1.293 unit rumah untuk membantu peningkatan kualitas hunian masyarakat.

“Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah terus kita lakukan, baik melalui pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas rumah yang sudah ada. Program BSPS ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Selain program pemerintah, Pemkab Kuningan juga terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekitar 200 rumah mendapatkan dukungan dari lembaga filantropi, sementara sejumlah pengembang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) turut membantu sekitar 20 rumah melalui program bedah rumah.

Dian menegaskan, penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan peran aktif dunia usaha, pengembang, pemerintah desa, komunitas, lembaga filantropi, hingga masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak memiliki peran sesuai kapasitasnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak,” katanya.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah subsidi, Pemkab Kuningan juga memberikan sejumlah kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

Di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kelompok MBR.

Selain itu, warga berpenghasilan rendah yang bekerja di Kabupaten Kuningan namun memiliki identitas kependudukan dari daerah lain tetap dapat memperoleh akses rumah subsidi sepanjang memenuhi persyaratan.

Dari sisi pembiayaan, masyarakat juga didorong memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar mendapatkan skema kredit rumah yang lebih terjangkau.

Meski demikian, Bupati Dian mengingatkan keberhasilan program perumahan tidak hanya dilihat dari jumlah rumah yang dibangun.

Kualitas lingkungan permukiman juga harus menjadi perhatian agar masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang sehat dan nyaman.

“Kita tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun lingkungan tempat tinggal yang layak. Rumah yang baik harus didukung lingkungan sehat, aman, nyaman, dan memiliki infrastruktur dasar yang memadai,” tegasnya.

Dian menegaskan, penghargaan Terbaik II Regional Jawa-Bali menjadi motivasi bagi Pemkab Kuningan untuk terus memperkuat program perumahan.

“Penghargaan ini jangan membuat kita berpuas diri. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak dan masih banyak rumah yang harus ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Pemkab Kuningan memastikan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pengembang, perbankan, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga filantropi, serta masyarakat akan terus diperkuat.

Dengan kolaborasi tersebut, program penyediaan hunian layak diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. (Angga)