KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mengakui kenaikan harga aspal yang terjadi belakangan ini sulit dihindari karena dipengaruhi kondisi global.
Dampaknya, volume pekerjaan perbaikan jalan di Kota Cirebon berpotensi disesuaikan agar program prioritas tetap bisa berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan, lonjakan harga material konstruksi, khususnya aspal, merupakan efek dari dinamika internasional yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
“Beberapa komoditas memang mengalami kenaikan. Ini sesuatu yang tidak terhindarkan karena bahan baku aspal dan material lainnya terpengaruh kondisi global,” ujar Iing Sabtu (23/5).
Menurut dia, situasi geopolitik dunia turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan konstruksi di daerah, termasuk aspal yang merupakan material turunan minyak bumi.
“Mungkin memang ada pengaruh dari dinamika internasional yang berdampak terhadap harga-harga,” ucapnya.
Meski demikian, Pemkot Cirebon memastikan program prioritas, terutama pelayanan infrastruktur kepada masyarakat, tetap akan dijalankan meskipun harus dilakukan penyesuaian teknis.
“Kalaupun ada eskalasi harga, program kegiatan prioritas tetap akan dilakukan. Hanya saja volumenya mungkin disesuaikan,” jelas dia.
Iing menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin lonjakan harga material justru menghambat pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kenaikan harga di luar batas kewajaran justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila terjadi kenaikan harga material di luar proyeksi standar biaya yang telah ditetapkan, perangkat daerah dapat mengajukan koreksi satuan harga untuk kemudian direview oleh inspektorat.
“Kalau terjadi eskalasi yang di luar prediksi, kepala perangkat daerah bisa mengajukan koreksi satuan harga. Nantinya akan direview oleh inspektorat agar tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Menurut Iing, penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan standar harga untuk tahun anggaran 2026 sebenarnya telah dilakukan sejak Maret-April 2025 dengan memperhitungkan proyeksi inflasi serta indikator ekonomi makro lainnya.
Namun, kondisi eksternal seperti konflik geopolitik dunia tetap menjadi faktor yang sulit diprediksi sejak awal perencanaan anggaran.
“Proyeksi inflasi sudah diperhitungkan sejak awal, tetapi ada kondisi tertentu yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Ini yang kemudian harus disesuaikan secara teknis,” ucap Iing. (Agus)
Discussion about this post