KAB. CIREBON, (FC).- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, resmi dihentikan sementara.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, pemerintah desa, serta orang tua/wali murid.

Kepala SDN 1 Gujeg, Dedi Sutardi, menegaskan keputusan tersebut bukan berasal dari pihak sekolah secara sepihak, melainkan merupakan aspirasi mayoritas orang tua siswa yang disampaikan dalam rapat pada 1 Agustus 2026.

“Berani menolak pemberian MBG ini bukan keinginan saya, tetapi hasil rapat dengan orang tua. Saya sendiri sebenarnya tidak berani mengungkapkan penolakan karena mungkin masih ada orang tua atau siswa yang membutuhkan MBG,” ujar Dedi, Selasa (4/8).

Menurut Dedi, keputusan tersebut muncul setelah adanya sejumlah keluhan terkait kualitas makanan yang diterima siswa dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalianyar.

Salah satu kejadian yang menjadi perhatian yakni pada 29 Juli 2026, ketika sekitar 63 ompreng berisi menu ayam diduga mengalami perubahan kualitas dan mengeluarkan bau tidak sedap. Beruntung, makanan tersebut belum sempat dikonsumsi oleh para siswa.

“Alhamdulillah tidak termakan oleh siswa. Mungkin itu salah satu ketakutan orang tua sehingga mereka tidak mau menerima MBG lagi,” katanya.

Dedi menyebut, kejadian tersebut bukan menjadi persoalan pertama yang ditemukan pihak sekolah.

Sebelumnya, pihaknya juga pernah menerima makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, seperti mi dan sayuran yang ditemukan terdapat ulat, serta buah apel dalam kondisi busuk.

“Ini bukan yang pertama kali. Pernah ada ulat di mi, kemudian di sayuran juga ada ulat. Lalu buah apel yang diberikan sudah benar-benar busuk,” ungkapnya.

Selain persoalan kualitas makanan, Dedi juga menyampaikan adanya kendala komunikasi dengan pihak SPPG Kalianyar. Menurutnya, sejumlah keluhan yang telah disampaikan sekolah belum mendapatkan tindak lanjut yang maksimal.

“Saya sudah menyampaikan keluhan kepada SPPG Kalianyar, tetapi tidak ada respons. Bahkan pernah disampaikan kepala SPPG akan datang ke sekolah, namun sampai sekarang belum pernah datang,” ujarnya.

Meski menghentikan penerimaan MBG, Dedi memastikan pihak sekolah tetap mendukung program pemerintah tersebut.

Ia berharap penyelenggara dapat melakukan evaluasi, terutama terkait kualitas makanan dan keamanan pangan bagi siswa.

“Kalau memang ada perbaikan, tentu kami mendukung program pemerintah ini. Yang kami inginkan adalah kualitas gizinya benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi keracunan,” tegasnya.

Dalam surat pernyataan resmi, SDN 1 Gujeg mencantumkan sejumlah alasan penghentian penerimaan MBG, mulai dari dugaan penurunan mutu makanan, minimnya respons penyelenggara terhadap keluhan, beban tambahan bagi guru dalam pengelolaan distribusi makanan dan pengembalian ompreng, hingga banyaknya makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa.

Pihak sekolah menyatakan seluruh informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan siap menerima konsekuensi administratif apabila di kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak sesuai. (Johan)