KAB. CIREBON, (FC).- Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Cirebon mulai memasuki tahap penguatan operasional.

Sebanyak 67 unit kendaraan operasional telah diterima sejumlah KDMP sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi desa.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Cirebon, H. Pandi, mengatakan keberadaan KDMP sebenarnya tidak harus menunggu seluruh bantuan pemerintah pusat untuk mulai berjalan.

Menurutnya, koperasi yang telah berbadan hukum dapat beroperasi dengan mengandalkan modal awal dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

“Kalau koperasi sudah berbadan hukum dan simpanan pokok serta simpanan wajib berjalan sesuai kesepakatan anggota, sebenarnya koperasi itu sudah berjalan. Tinggal pengembangan usahanya,” ujar Pandi, Minggu (9/8).

Ia menjelaskan, modal dari pemerintah maupun pihak ketiga seperti perbankan merupakan dukungan tambahan, sementara fondasi utama koperasi tetap berasal dari kekuatan anggota.

Di Kabupaten Cirebon, lanjut Pandi, saat ini terdapat 24 KDMP yang sudah mulai berjalan. Sementara terkait bantuan kendaraan, proses distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan sarana pendukung.

“Mobil diberikan kepada koperasi yang gudangnya sudah selesai 100 persen karena kendaraan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan,” katanya.

Pandi menyebutkan, dari total pembangunan sarana KDMP di Kabupaten Cirebon, masih terdapat sejumlah desa yang terkendala penyediaan lahan. Dari 424 KDMP yang ada, sebanyak 142 desa masih belum memiliki lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi.

Selain kendaraan, fasilitas yang disiapkan pemerintah meliputi pembangunan gudang, gerai, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Setelah pembangunan selesai, KDMP yang memenuhi persyaratan juga akan mendapatkan dukungan permodalan.

“Nanti kalau pembangunan selesai, informasinya akan ada dukungan permodalan sekitar Rp500 juta untuk KDMP,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon H. Imron menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan program KDMP. Menurutnya, bantuan kendaraan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi koperasi desa.

“Kami berterima kasih kepada Pak Presiden yang telah menggelontorkan program Koperasi Desa. Tadi sudah kami resmikan penggunaan mobil, ada 103 unit truk dan mobil double cabin. Yang sudah menerima sebanyak 67 unit,” ujar Imron.

Selain kendaraan roda empat, Kabupaten Cirebon juga mendapatkan bantuan kendaraan roda tiga sebanyak 98 unit. Bupati berharap seluruh fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal oleh pengurus koperasi.

“Mudah-mudahan koperasi kita maju dan ekonomi Kabupaten Cirebon semakin berkembang,” katanya.

Imron menambahkan, pembangunan fasilitas KDMP di Kabupaten Cirebon terus berjalan. Dari total 424 KDMP, sebanyak 82 unit telah selesai dibangun dan siap digunakan, sementara pembangunan lainnya masih berlangsung.

Ia berharap keberadaan KDMP mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

“Dengan adanya Koperasi Desa ini, ekonomi masyarakat diharapkan berjalan. Kalau ekonomi berjalan, otomatis ketahanan pangan juga semakin kuat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Dekopinwil Jabar, Yuke Mauliani Septina, menyampaikan perkembangan pembangunan KDMP di Jawa Barat.

Menurutnya, dari total 5.957 KDMP di Jawa Barat, sebanyak 1.683 unit telah selesai dibangun, 1.398 unit masih dalam proses pembangunan, dan 2.876 unit masih terkendala lahan.

Khusus Kabupaten Cirebon, dari 424 KDMP yang ada, sebanyak 82 unit telah selesai dibangun, 200 unit masih dalam tahap pembangunan, dan 142 unit belum memiliki lahan.

“Untuk Kabupaten Cirebon perlu melihat kembali aset-aset yang bisa digunakan melalui kerja sama dengan pihak terkait agar pembangunan KDMP dapat segera berjalan,” ujar Yuke.

Ia menegaskan, fasilitas yang diberikan pemerintah, mulai dari kendaraan hingga sarana prasarana gedung, merupakan upaya memperkuat peran KDMP sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. (Ghofar)