KOTA CIREBON, (FC).- Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas kapal, tetapi juga memperkuat pengolahan hasil tangkapan nelayan.

Salah satunya melalui penyiapan fasilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang nantinya dapat dimanfaatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan setempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan keberadaan UPI menjadi salah satu kebutuhan yang telah disampaikan pemerintah daerah sejak tahap awal perencanaan pengembangan PPN Kejawanan.

Menurut Elmi, fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti pada aktivitas bongkar ikan, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan.

“Sejak pembahasan awal pengembangan pelabuhan, kami sudah mengusulkan agar tersedia fasilitas pengolahan ikan yang bisa mendukung UMKM maupun nelayan Kota Cirebon. Rencana tersebut kemudian masuk dalam fasilitas yang akan disiapkan,” kata Elmi, Selasa (22/9).

Ia menjelaskan, hingga saat ini fasilitas UPI belum tersedia di kawasan PPN Kejawanan. Karena itu, penambahan fasilitas tersebut dinilai penting seiring dengan meningkatnya kapasitas pelayanan pelabuhan.

UPI nantinya diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil perikanan, khususnya bagi nelayan Kota Cirebon. Dengan demikian, hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Selain fasilitas pengolahan ikan, pengembangan PPN Kejawanan juga akan memperkuat kebutuhan operasional nelayan melalui penambahan satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Di Kejawanan saat ini sudah ada satu SPBN. Dalam pengembangan nanti akan ditambah satu lagi, sehingga totalnya menjadi dua SPBN. Penambahan ini untuk menunjang kebutuhan kapal yang jumlahnya juga akan meningkat,” ujarnya.

Elmi menyebut kapasitas PPN Kejawanan setelah pengembangan ditargetkan mampu melayani hingga 500 kapal. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kapasitas saat ini yang berada di kisaran 241 kapal.

Peningkatan kapasitas itu juga dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi perikanan dan penerimaan retribusi daerah.

Saat ini, aktivitas sekitar 241 kapal di PPN Kejawanan disebut mampu memberikan kontribusi retribusi sekitar Rp1,5 miliar. Dengan kapasitas pelayanan yang meningkat hingga 500 kapal, potensi penerimaan tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3 miliar.

“Kalau kapasitas kapal bertambah, tentu aktivitas di pelabuhan juga ikut meningkat. Dampaknya bukan hanya pada kegiatan nelayan, tetapi juga terhadap potensi penerimaan retribusi yang masuk ke daerah,” kata Elmi.

Pengembangan PPN Kejawanan sendiri merupakan bagian dari program Integrated Fishing Ports (IFP) and International Fish Markets (IFM) Project Phase-I. Proyek tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur di sisi laut maupun darat.

Selain meningkatkan kapasitas kapal, pengembangan pelabuhan juga diproyeksikan meningkatkan produksi perikanan secara signifikan. Produksi ikan yang saat ini berada di kisaran 5.600 ton per tahun ditargetkan meningkat menjadi sekitar 32.000 ton per tahun setelah proyek selesai.

Dari sisi ketenagakerjaan, aktivitas perikanan di kawasan pelabuhan juga diproyeksikan ikut berkembang. Jumlah tenaga kerja yang saat ini sekitar 2.900 orang ditargetkan meningkat hingga 8.000 orang. (Agus)