KOTA CIREBON,(FC). – Di tengah risiko volatilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global.
Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.
Dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di tahun 2023 mampu tumbuh 4,57% dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sepanjang tahun.
Selain itu, Neraca Perdagangan November 2023 mencatat surplus sebesar USD1,95 miliar.
Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Januari-November mencapai USD30,76 miliar.
Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam
mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II Henny Suatri Suardi mengatakan, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan.
“Realisasi pendapatan negara mencapai Rp151,38 triliun (100,4% terhadap APBN 2023) atau tumbuh 4,9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp144,30 triliun (98,9% terhadap APBN), tumbuh kuat sebesar 4,3% dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global
yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas,” katanya, Selasa (23/1).
Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp143,67 triliun (98,77% terhadap APBN), meningkat signifikan sebesar 4,1% dibandingkan realisasi tahun 2022.
Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp635,82 triliun (132,91% dari APBN 2023), tumbuh sebesar 49,1% dibandingkan realisasi tahun 2022.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,08 triliun (147,9% dari APBN 2023), tumbuh 18,17% dibandingkan realisasi tahun 2022.
“Pendapatan tertinggi berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp3,64 triliun atau tumbuh 18,71% sedangkan Pendapatan BLU sebesar Rp3,44 triliun atau tumbuh 17,60%. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2% dari APBN 2023), atau meningkat 3,1% dari realisasi tahun 2022. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47% atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 25,91% atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan Pemilu tahun 2024 pada KPU,” terangnya.
Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar 4,22 miliar. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48% dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta
penurunan Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada beberapa K/L.
“Realisasi Belanja Modal sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Irigasi, Jaringan, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,01 triliun. Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan,” katanya.
Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d. 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06% dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh dilakukannya pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan serta kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari Pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1% dibandingkan pada tahun 2022. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9%).
Terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,50% dari tahun 2022
Sementara untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada Perdagangan Besar dan Eceran (96,61%). Jumlah debitur tumbuh 42,91% dari tahun 2022, sedangkan dari sisi jumlah penyaluran UMi tumbuh sebesar 47,67% dari tahun 2022.(Frans)
Discussion about this post