KAB. CIREBON, (FC).- Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai melakukan tahapan seleksi akhir bagi calon jajaran direksi dan dewan pengawas sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tes wawancara dilakukan langsung oleh Bupati Cirebon H. Imron terhadap calon Direksi dan Dewan Pengawas PDAM, serta Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Rabu (26/8). Dalam proses wawancara, Bupati Imron menggali kemampuan para calon pengelola BUMD dalam memahami persoalan dan memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat.

Imron mengatakan, sejumlah pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan strategi pelayanan publik, khususnya PDAM yang masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperluas cakupan layanan air bersih kepada masyarakat.

“Pertanyaan yang diberikan bermacam-macam, di antaranya bagaimana PDAM supaya bisa melayani masyarakat, bagaimana masyarakat yang masih belum terlayani, apa kekurangannya, dan bagaimana solusinya. Direksi harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Imron.

Menurutnya, calon direksi PDAM nantinya akan diberikan target kinerja yang jelas, terutama dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan air bersih.

“Cirebon masih kurang banyak yang belum terlayani. Makanya nanti kita kasih target. Misalkan dalam dua tahun setengah tidak ada perkembangan, ya bisa kita evaluasi,” tegasnya.

Untuk struktur PDAM, Imron menyebut komposisi direksi masih terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik. Setelah proses seleksi selesai, nama-nama yang terpilih akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sementara untuk Dewan Pengawas PDAM, Imron menegaskan perannya harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan laporan kepada pemerintah daerah.

“Dewan Pengawas nanti dari birokrat, supaya bisa memberikan masukan kepada kami. Jangan sampai saya lengah. Lima tahun ke belakang saya tidak tahu karena tidak ada laporan. Jadi saya minta Dewan Pengawas memberikan laporan, baik permasalahannya maupun solusinya,” katanya.

Imron menekankan, Dewan Pengawas tidak hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan daerah.

Selain PDAM, seleksi juga dilakukan untuk BUMD PBJ yang merupakan perusahaan baru milik Pemkab Cirebon. Untuk tahap awal, pemerintah daerah baru membuka posisi Direktur Utama.

“Karena ini BUMD baru dan uangnya masih belum ada, nanti Direktur Utama yang menentukan kebutuhan organisasinya. Dewan Pengawas juga akan disiapkan,” jelas Imron.

Menurutnya, keberadaan BUMD PBJ memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

“Pemerintah tidak boleh berbisnis. Tapi dengan adanya BUMD, kita bisa masuk. Misalnya harga beras, ketika panen jangan sampai petani terlalu murah. Kita bisa membeli, kemudian saat paceklik jangan sampai harga naik terlalu tinggi,” ungkapnya.

Imron menilai, BUMD PBJ nantinya dapat menjadi fasilitator dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pangan.

Namun, terkait penyertaan modal untuk BUMD PBJ, Pemkab Cirebon belum dapat memastikan karena kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.

“Untuk modal belum bisa karena kondisi sedang efisiensi. Mungkin hanya untuk operasional dan kebutuhan kecil saja,” katanya.

Sementara terkait skema penggajian direksi dan pengawas BUMD baru, Imron menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

“Kalau PDAM kan sudah berjalan. Kalau yang baru diserahkan kepada direkturnya bagaimana mengelola kondisi saat ini. Mereka harus bisa berinovasi,” pungkasnya.

Dengan seleksi tersebut, Pemkab Cirebon berharap jajaran pengelola BUMD yang terpilih mampu membawa perubahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. (Ghofar)