KUNINGAN (FC).- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Kuningan meminta pemerintah daerah memberi ruang lebih besar bagi kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Keterlibatan pengusaha daerah dinilai penting agar manfaat ekonomi dari pembangunan dapat dirasakan masyarakat setempat.

Ketua GAPENSI Kuningan periode 2021-2026, H. Hilwan Arief, mengatakan kontraktor lokal membutuhkan kesempatan yang proporsional untuk memperoleh pekerjaan di daerah sendiri.

Terlebih, saat ini pelaku usaha jasa konstruksi menghadapi persyaratan administrasi dan sertifikasi yang semakin kompleks serta membutuhkan biaya besar.

Hal itu disampaikan Hilwan di sela Musyawarah Cabang (Muscab) XIV GAPENSI Kabupaten Kuningan di Ballroom Minara House Kuningan, Kamis (12/11).

Ia berharap ketentuan mengenai pelibatan pengusaha lokal dalam pekerjaan konstruksi dengan nilai tertentu dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengadaan proyek.

“Ketua Jawa Barat tadi sudah menyampaikan, pekerjaan dengan nilai Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar ke bawah wajib melibatkan orang lokal. Kami berharap ketentuan itu bisa menjadi acuan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurut Hilwan, keterlibatan kontraktor lokal tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi daerah.

Sebab, ketika proyek dikerjakan perusahaan dari luar daerah, sebagian potensi penerimaan dan aktivitas ekonomi dikhawatirkan tidak terserap di Kabupaten Kuningan.

“Kalau proyek dikerjakan perusahaan dari luar, NPWP-nya juga di luar. Itu yang menjadi persoalan. Kami berharap pekerjaan yang ada bisa lebih banyak melibatkan pengusaha lokal sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan daerah,” tuturnya.

Meski demikian, GAPENSI tidak bermaksud membatasi kesempatan perusahaan dari luar daerah. Hilwan menegaskan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tetap memberikan peluang kepada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani atau Amih Tuti, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha konstruksi dalam mendukung pembangunan.

Ia berharap kepengurusan GAPENSI periode 2026-2031 dapat membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah. Perbedaan politik pada masa lalu, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama membangun Kabupaten Kuningan.

“Tidak ada lagi perbedaan saat ini. Kita harus menjadi satu demi membangun Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan melesat. Tentunya ketua yang dipilih ini adalah ketua yang bisa bersinergi dengan kami, Bupati dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Amih Tuti menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk para pelaksana pekerjaan konstruksi. Namun, ia mengingatkan kontraktor agar tidak mengabaikan kualitas pekerjaan ketika mendapatkan proyek pemerintah.

“Harapannya, ketika mendapatkan satu pekerjaan, tetap mengutamakan mutu sesuai SOP,” katanya.

Terkait pemilihan ketua GAPENSI periode mendatang, Amih Tuti memastikan pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi. Proses pemilihan, baik melalui aklamasi maupun pemungutan suara, sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi.

Muscab XIV GAPENSI diharapkan menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan pengusaha konstruksi. Dengan demikian, kontraktor lokal memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku. (Angga)