KOTA CIREBON, (FC).- Upaya menjaga pasokan sekaligus menahan gejolak harga pangan terus diperkuat Perum Bulog Cabang Cirebon. Hingga September 2026, penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercatat mencapai 24.290 ton.

Realisasi tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan sepanjang tahun, yakni 17.664 ton. Dengan capaian itu, penyaluran SPHP Bulog Cabang Cirebon sudah mencapai 137 persen dari target.

Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Imam Mahdi mengatakan tingginya realisasi penyaluran menunjukkan kebutuhan terhadap beras SPHP masih cukup besar. Bulog pun terus memastikan pasokan dapat tersedia dan tersalurkan ke masyarakat melalui berbagai jalur distribusi.

“Target yang ditetapkan sebesar 17.664 ton, namun sampai September penyalurannya sudah mencapai 24.290 ton. Artinya, realisasinya sudah berada di angka 137 persen dari target,” ujar Imam, Kamis (17/9).

Menurutnya, SPHP merupakan salah satu instrumen utama Bulog dalam menjalankan tugas stabilisasi pangan. Namun, upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan menyalurkan beras kepada masyarakat, melainkan juga memastikan ketersediaan pasokan dari hulu hingga ke konsumen.

Dari sisi ketersediaan, Bulog menjalankan fungsi melalui penyerapan gabah dan beras produksi petani. Sementara dari sisi distribusi, keberadaan jaringan pergudangan menjadi bagian penting untuk memastikan komoditas pangan dapat bergerak ke wilayah yang membutuhkan.

Saat ini, Bulog Cabang Cirebon memiliki 10 kompleks pergudangan yang dikelola sendiri. Selain itu, terdapat 42 kompleks pergudangan lainnya yang pengelolaannya dilakukan melalui skema sewa maupun kerja sama dengan pihak lain.

Jaringan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kerja Bulog Cirebon. Dalam kondisi tertentu, stok pangan dari Cirebon juga didistribusikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sejumlah daerah lain.

Imam menyebutkan, dukungan distribusi antara lain dilakukan ke wilayah Bogor, Bandung, Cianjur, dan Ciamis. Bahkan, penyaluran juga dapat diarahkan ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa sesuai kebutuhan.

“Distribusi tidak berhenti di wilayah kerja Cirebon. Ketika ada kebutuhan di daerah lain, stok juga dapat kami salurkan, termasuk ke Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau dan Padang,” jelasnya.

Selain SPHP, Bulog juga menjalankan fungsi stabilisasi melalui program bantuan pangan. Menurut Imam, kedua instrumen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan daya beli masyarakat.

Ia menekankan, penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat waktu sekaligus tepat sasaran. Hal tersebut diperlukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

“Kecepatan distribusi penting, tetapi ketepatan sasaran juga tidak kalah penting. Karena itu, proses penyaluran terus kami dorong agar bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” katanya.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP, Bulog Cirebon juga menggandeng pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM), serta skema kerja sama distribusi lainnya.

Di Kota Cirebon, salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Warung Peduli Inflasi (Waduli) bersama pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Selain itu, Bulog juga mengoperasikan mobil pangan keliling yang dikenal dengan sebutan Mol Pangling.

Waduli ditempatkan di pasar-pasar yang menjadi bagian dari lokasi pemantauan harga. Program tersebut menyediakan sejumlah komoditas pangan yang harganya berada dalam pengawasan pemerintah dan diupayakan tetap berada di sekitar Harga Eceran Tertinggi (HET).

Imam menegaskan keberadaan Waduli bukan untuk mengambil pasar pedagang. Kehadirannya lebih diarahkan sebagai instrumen pemerintah untuk memastikan komoditas pangan yang menjadi perhatian tetap tersedia dengan harga yang terkendali.

“Konsep Waduli bukan untuk berhadapan dengan pedagang. Kami ingin memastikan barang yang menjadi perhatian pemerintah tetap tersedia dengan harga yang terjaga, sehingga harga di pasar tidak bergerak melewati HET,” ungkapnya.

Model pengendalian pangan tersebut juga dikembangkan di sejumlah daerah dengan nama dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Di Kabupaten Cirebon, misalnya, terdapat Kospi, sedangkan di Kabupaten Kuningan dikenal dengan nama Kunci Bunda.

Sementara untuk memperluas jangkauan distribusi di Kabupaten Cirebon, konsep Mol Pangling juga direplikasi menggunakan armada truk yang menyasar pasar-pasar melalui program Operasi Pangan Bersubsidi (Opsi).

“Berbagai skema tersebut menjadi bagian dari strategi Bulog untuk memastikan stabilisasi pangan tidak hanya dilakukan melalui penyaluran dalam jumlah besar, tetapi juga dengan mendekatkan akses komoditas kepada masyarakat dan menjaga agar harga tetap berada dalam batas yang terjangkau,” pungkasnya. (Agus)