MAJALENGKA, (FC).– Hamparan sawah di Kabupaten Majalengka, mulai menghadapi ujian musim kemarau. Di balik lanskap hijau yang perlahan memudar, ancaman kekeringan kian nyata menghantui ratusan hektare lahan pertanian.
Meski belum ada yang mengalami gagal panen (puso), status kewaspadaan kini meluas dan menjadi sinyal serius bagi ketahanan pangan daerah.
Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka menunjukkan tren peningkatan lahan terdampak. Hingga Juli 2026, luas sawah dengan kategori kekeringan ringan mencapai 108 hektare.
Hal ini meningkat tajam dari 24 hektare pada Juni. Sementara itu, lahan berstatus waspada melonjak dari sekitar 3.313 hektare menjadi 4.715 hektare.
Ketua Tim Kerja/Analis Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Majalengka, Ratih Fatimah Fatmawati, menegaskan bahwa fenomena ini merupakan dampak dari kondisi iklim yang terjadi secara luas di Indonesia.
Namun, tingkat keparahan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah.
“Ancaman kekeringan di Majalengka hampir sama dengan daerah lain. Yang membedakan hanya ketersediaan sumber airnya,” ujarnya, Selasa (14/7).
Wilayah pertanian Majalengka selama ini mengandalkan suplai air dari Sungai Cilutung, Sungai Cimanuk, hingga Waduk Jatigede yang terhubung ke Bendungan Rentang.
Namun, wilayah yang jauh dari aliran tersebut mulai merasakan tekanan serius akibat menipisnya cadangan air. Di sejumlah titik, petani bahkan harus menghadapi kenyataan pahit.
Upaya pengeboran sumur hingga kedalaman 60 meter tak membuahkan hasil, hal ini menandakan terbatasnya cadangan air tanah.
Kondisi ini memaksa sebagian petani menghentikan rencana musim tanam ketiga (MT3). Sebaliknya, wilayah yang masih memiliki akses air, seperti sekitar aliran sungai dan kawasan Sukawana serta Balida, masih memiliki peluang melanjutkan tanam dengan dukungan infrastruktur irigasi.
Ratih menjelaskan, dalam kondisi keterbatasan air, petani didorong untuk beradaptasi dengan menanam komoditas yang lebih tahan kekeringan seperti jagung, kedelai, atau kacang hijau.
“Pariwisata mungkin menjual pemandangan, tapi pertanian bergantung pada air. Ketika air terbatas, strategi tanam harus berubah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak lebih luas, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengandalkan program irigasi perpompaan (IRPOM) dari pemerintah pusat. Program ini memanfaatkan sumber air permukaan maupun air tanah melalui pengeboran, terutama di wilayah rawan.
Sebanyak 76 kelompok tani telah menerima bantuan tahap awal IRPOM yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, dan Dawuan. Selain itu, pembangunan jaringan perpipaan di 13 titik juga disiapkan untuk memperluas akses air ke lahan pertanian.
Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan tanaman padi musim tanam kedua (MT2) yang kini berada pada fase krusial menjelang panen.
“Kalaupun belum mampu mendukung MT3, minimal bisa menyelamatkan MT2 agar petani tetap bisa panen,” kata Ratih.
Di tengah ancaman kekeringan, dinamika panen juga mengalami pergeseran. Sejumlah wilayah seperti Kadipaten, Panyingkiran, Kasokandel, dan Dawuan mulai memasuki masa panen, sementara sentra lain seperti Kertajati dan Jatitujuh masih menunggu waktu.
Perbedaan ini dipicu pola tanam yang tidak serempak, termasuk strategi petani menunda tanam untuk menghindari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Panen raya diperkirakan baru mencapai puncaknya pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Harapan pun menggantung agar sentra produksi padi di Majalengka mampu melewati musim kemarau tanpa kehilangan hasil.
Di tengah tantangan ini, satu hal menjadi jelas, yakni ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal adaptasi, ketahanan, dan kesiapan menghadapi perubahan iklim yang semakin tak terduga. (Munadi)
Discussion about this post