KAB.CIREBON, (FC).- Pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skema WFH direncanakan dapat diterapkan satu hari dalam sepekan. Namun, teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan.

Menurutnya, durasi kebijakan tersebut akan bersifat fleksibel, menyesuaikan perkembangan situasi global, termasuk dinamika harga minyak dan kondisi geopolitik.

Airlangga menambahkan, rencana tersebut telah mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan WFH dinilai mampu meningkatkan efisiensi, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas harian masyarakat.

“Potensi penghematan energi diperkirakan bisa mencapai sekitar 20 persen,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan serupa di daerah.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Hadi Suryaningrat, mengatakan pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih lanjut tanpa adanya regulasi yang jelas.

“Kita masih menunggu aturan resminya dari pemerintah pusat tentang WFH bagi Pemda,” katanya, Rabu (25/3).

Meski demikian, Hadi menyebut Pemkab Cirebon pada prinsipnya siap menyesuaikan apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Ia menegaskan, penerapan WFH nantinya harus tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Kalau nanti sudah ada aturan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti. Namun yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, jika kebijakan WFH diterapkan, perlu pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah, termasuk sistem kerja bergiliran serta pemanfaatan teknologi digital.

“Kemungkinan akan diatur secara bergantian atau hybrid, agar pelayanan tetap berjalan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital juga harus dimaksimalkan,” pungkasnya. (Ghofar)