KAB.CIREBON, (FC).- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Gintungranjeng Tahun 2026 berlangsung panas dan penuh sorotan. Forum yang digelar di Balai Desa Gintungranjeng, Kecamatan Ciwaringin, Rabu malam (4/3), diwarnai rentetan pertanyaan kritis warga terkait transparansi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Sejak awal forum dibuka, suasana diskusi sudah terasa dinamis. Warga secara bergantian menyampaikan masukan hingga kritik tajam, bahkan mempertanyakan apakah RKP Desa 2026 benar-benar masih dalam tahap pembahasan atau sudah ditetapkan sebelumnya.

Musrenbangdes tersebut dipimpin Ade Cokye dan dihadiri perangkat desa, RT/RW, LKMD, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta unsur TNI dan Polri.

Salah satu warga, Karsim, secara terbuka mempertanyakan substansi forum tersebut.

“Jika memang masih tahap perencanaan, sejauh mana usulan masyarakat malam ini bisa mempengaruhi atau mengubah isi RKP Desa tersebut?” ujarnya lantang di hadapan peserta rapat.

Pertanyaan itu sontak menjadi perhatian forum. Sejumlah warga lain turut menyoroti pentingnya keterbukaan tahapan perencanaan agar Musrenbangdes tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan.

Menanggapi hal tersebut, Ulis Satria menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum partisipatif untuk menampung aspirasi masyarakat. Ia memastikan setiap usulan dicatat dan dibahas sebelum dokumen RKP Desa ditetapkan.

“Semua masukan warga tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan akhir RKP Desa,” jelasnya.

Sementara itu, Kuwu Gintungranjeng, Nani Maryani, mengakui keterbatasan anggaran desa pada 2026, khususnya untuk sektor infrastruktur.

Menurutnya, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena pagu anggaran yang terbatas.

“Anggaran infrastruktur tahun ini sangat terbatas. Kami harus mengelola keuangan seefektif mungkin dan berupaya mencari dukungan tambahan agar pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.

Ketua BPD Gintungranjeng, Caryadi, dalam forum tersebut juga menyuarakan aspirasi warga terkait kebutuhan penerangan lampu jalan di wilayah Blok Karanganyar. Ia berharap usulan itu menjadi prioritas demi meningkatkan keamanan warga saat malam hari.

Pendamping Desa Kecamatan Ciwaringin, Sopyan, mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi.

Ia menegaskan bahwa kesalahan pengelolaan keuangan desa dapat berimplikasi hukum bagi kepala desa.

“Setiap program harus disesuaikan dengan skala prioritas, regulasi, serta kemampuan fiskal desa,” tegasnya.

Meski sempat memanas, Musrenbangdes ditutup dengan komitmen bersama untuk menjunjung transparansi, partisipasi, dan skala prioritas dalam menentukan arah pembangunan Desa Gintungranjeng Tahun 2026.

Warga pun berharap forum tersebut benar-benar menjadi ruang penyerapan aspirasi yang substantif, bukan sekadar formalitas di atas kertas. (Johan)