JAKARTA, (FC).- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11).

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan penyerahan surat itu, sementara Istana belum menyampaikan pernyataan resmi.

Langkah ini membawa Gibran keluar lewat jalur yang berbeda dari hak menyatakan pendapat (HMP), yang sehari sebelumnya diajukan sedikitnya 168 anggota DPR dari delapan fraksi untuk memproses pemakzulannya.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Yusril, pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis dan ditujukan kepada MPR. MPR kemudian bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Pengunduran diri tidak membutuhkan persetujuan DPR maupun MPR. Jalur ini langsung bermuara pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tentang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Satu-satunya keputusan politik yang tersisa adalah pemilihan pengganti oleh MPR.

Pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dan melibatkan tiga lembaga. Prosesnya dimulai dari usul HMP dan pansus di DPR, berlanjut ke pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), lalu keputusan pemberhentian di MPR.

Di setiap tahap ada ambang kehadiran dan suara yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan minimal dua pertiga anggota DPR yang hadir dan dua pertiga anggota MPR yang hadir.

Perbedaan lain menyangkut catatan hukum. Dalam pemakzulan, MK wajib memutus apakah pendapat DPR bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat terbukti atau tidak. Jalur pengunduran diri tidak melewati putusan MK sama sekali.

Lewat pengunduran diri, kursi wakil presiden kosong sejak pengunduran diri dinyatakan sah. Pasal 46 Undang-Undang MD3 mewajibkan MPR menggelar sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru.

Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang.

Jalur pemakzulan jauh lebih panjang. Pansus DPR bekerja paling lama 60 hari, MK memutus paling lama 90 hari, MPR bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima usul, lalu pengisian jabatan memakan hingga 60 hari.

Jika semua tenggat dipakai penuh, proses dari pembentukan pansus hingga terpilihnya wakil presiden baru bisa mencapai 240 hari.

Pasal 40 UU MD3 mengatur, jika presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan.

Di tingkat DPR, usul HMP hingga Rabu baru diterima pimpinan dan belum dibacakan dalam rapat paripurna. Pasal 211 ayat (4) UU MD3 memberi pengusul hak mengubah atau menarik kembali usulnya selama belum disetujui paripurna.

Hak keuangan mantan wakil presiden diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Pasal 6 ayat (1) memberikan pensiun kepada wakil presiden yang berhenti dengan hormat, sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni Rp20,16 juta per bulan.

Mantan wakil presiden juga berhak atas rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 memasukkan berhenti atas permintaan sendiri ke dalam kategori berhenti dengan hormat. Penjelasan Pasal 6 UU 7/1978 juga menyebut setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Artinya, jalur mundur memberi kepastian hak pensiun, sementara pada jalur pemakzulan hak itu bergantung pada status pemberhentian yang ditetapkan MPR.

Apa pun jalurnya, pengganti Gibran dipilih MPR dari dua nama yang diusulkan Prabowo. Wakil presiden terpilih akan dilantik MPR dan menjabat hingga akhir masa jabatan pada 2029. Pasal 47 dan 48 UU MD3 mengatur pelantikan itu melalui pengucapan sumpah atau janji di hadapan MPR. (Agus)