KAB.CIREBON, (FC).- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon menuai sorotan dari sejumlah orang tua siswa. Program yang baru berjalan tiga hari selama bulan Ramadan itu diduga tidak sesuai dengan komponen anggaran yang telah ditetapkan, Rabu (25/2).

Sorotan mengarah pada pelaksanaan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah sekolah dasar.

Selain menu makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran, orang tua juga mempertanyakan penarikan kembali gudybag (tas makanan) yang sebelumnya telah dibagikan kepada siswa.

Salah satu orang tua siswa, Faizal (42), yang anaknya duduk di kelas 4 SDN 1 Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Menurut dia, sejak hari pertama hingga hari ketiga pelaksanaan MBG di bulan Ramadan, gudybag yang telah diberikan kepada siswa justru diminta kembali oleh pihak penyelenggara.

“Jelas terlihat ada dugaan penyimpangan. Gudybag sudah ada anggarannya, tapi malah diambil lagi,” ujarnya.

Faizal juga menyoroti isi paket makanan yang diterima anaknya. Ia menyebut menu yang dibagikan hanya berupa roti, kacang, susu kotak, dan kurma.

“Kalau ditaksir, nilainya paling sekitar Rp7.000. Sementara setahu kami anggarannya jauh lebih besar dari itu,” katanya.

Ia juga mempertanyakan keseragaman menu untuk seluruh jenjang kelas. Menurutnya, siswa kelas 1 hingga kelas 6 menerima menu yang sama, padahal terdapat informasi bahwa alokasi anggaran berbeda berdasarkan tingkat kelas.

“Masa dari kelas 1 sampai kelas 6 menunya sama persis. Kalau memang anggarannya berbeda, seharusnya ada penyesuaian,” tuturnya.

Keluhan serupa disebut ramai disampaikan orang tua siswa melalui media sosial sejak hari pertama pelaksanaan MBG di bulan Ramadan. Namun hingga hari ketiga, pola pembagian menu dan penarikan gudybag disebut masih berlangsung.

Para orang tua mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon dan aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG oleh SPPG di daerah tersebut.

“Kalau memang ada penyimpangan anggaran, harus ditindak tegas. Ini menyangkut hak anak-anak,” tegas Faizal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG maupun instansi terkait di Kabupaten Cirebon mengenai dugaan tersebut. (Johan)