KUNINGAN, (FC).- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menghadiri kegiatan Sinergi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Aula Husni Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Karawang, Selasa, (4/3).
Agenda ini merupakan ajang diskusi strategis dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan berdaya saing.
Nampak mendampingi Bupati Kuningan, Kapolres Kuningan, Dandim 0615 Kuningan, Kadisdikbud, Kadisnakertrans dan Kepala Kemenag Kuningan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan.
Dia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.
“Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah puncak yang mengalami banjir.
Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.
Dedi juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian.
Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.
Bahkan, Dedi Mulyadi juga mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi.
Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dedi juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.
“Perusahaan sudah membayar pajak,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk bekerja jujur dan transparan kepada rakyat. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber anggarannya.
“Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat, air bersih, pendidikan, infrastruktur. Jangan sampai ada yang setengah-setengah,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun Jawa Barat yang Istimewa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat akan semakin inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Ali)
Discussion about this post