KAB. CIREBON, (FC).- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memimpin langsung rapat pimpinan (Rapim) di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (9/9).
Rapim kali ini membahas tentang tahapan Pilkada, netralitas ASN dan kekeringan di Kabupaten Cirebon.
Beberapa bulan lagi, pemungutan suara bakal dilakukan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan.
Salah satunya, penentuan tempat pemungutan suara (TPS) agar lokasi TPS tidak rawan bencana.
“Untuk antisipasi terkait dengan Pilkada, penetapan TPS-nya jangan sampai di area yang rawan bencana,” kata Wahyu Mijaya.
Dalam rapim tersebut, Wahyu meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon untuk memetakan wilayah di Kabupaten Cirebon yang rawan bencana.
Di titik daerah-daerah hasil pemetaan tersebut nantinya tidak boleh ditetapkan sebagai TPS.
“Tadi saya minta dipetakan oleh BPBD, daerah-daerah mana saja yang memang menjadi perhatian, jangan sampai menetapkan titik lokasi TPS, tapi itu menjadi rawan bencana, misalnya banjir,” kata Wahyu.
Sesuai tahapan Pilkada serentak 2024, kata Wahyu, bulan November nanti diprediksi sudah memasuki musim hujan. Sehingga dimungkinkan akan terjadi bencana banjir, termasuk di Kabupaten Cirebon.
“Karena 27 November kemungkinannya banjir, makanya saya tadi minta dipetakan daerah mana saja yang rawan banjir,” kata Wahyu.
Baca Juga: TPS Pilang Ditutup Masyarakat Kebingungan Buang Sampah
Berdasarkan hasil komunikasi dirinya dengan BPBD Provinsi Jawa Barat juga, lanjut Wahyu, pada bulan Oktober nanti wilayah Kabupaten Cirebon sudah memasuki musim penghujan.
Walaupun saat ini Kabupaten Cirebon dan daerah lainnya di Ciayumajakuning sudah mulai hujan, namun hujan yang turun masih ringan.
“Ciayumajakuning itu lebih lama kering kemaraunya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sehingga kekeringan masih kita antisipasi. Kelihatannya sih agak mulai masuk hujannya di bulan Oktober,” paparnya.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga masih melakukan antisipasi dampak kekeringan lainnya, mengingat di beberapa lokasi masih terjadi kebakaran lahan dan kekurangan air bersih yang dialami warga di beberapa desa. Termasuk mengantisipasi dampak kekeringan di area persawahan.
Untuk mengantisipasi kebakaran lahan, pihaknya telah menginstruksikan camat, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk berkolaborasi.
Kemudian terkait kekeringan lahan persawahan, Pemkab Cirebon masih menerapkan sistem pompanisasi.
“Untuk warga yang terdampak kekeringan, itu sudah terantisipasi. Jadi kalau ada masyarakat yang kekurangan air bersih, nanti ditindaklanjuti oleh BPBD,” pungkasnya. (Ghofar)
