KKP Targetkan 5.000 Kampung Nelayan, Cirebon Usulkan 13 Lokasi
KAB.CIREBON, (FC).- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029.
Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan, dengan usulan pembangunan di 13 lokasi untuk tahun 2027.
Direktur Jenderal Perikanan Terpadu KKP, Lotharia Latif, mengatakan program KNMP merupakan salah satu prioritas nasional yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat infrastruktur pesisir, serta mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan.
Pada 2026, KKP menargetkan pembangunan 1.369 kampung nelayan. Target tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap awal di 100 lokasi pada akhir 2025.
Hal itu disampaikan Latif saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11).
Menurutnya, Kabupaten Cirebon telah memperoleh program KNMP di sejumlah wilayah. Pembangunan di Desa Gebangmekar telah rampung pada tahap awal, sedangkan pada 2026 program tersebut kembali dilaksanakan di Desa Citemu dan Ambulu.
Pemkab Cirebon juga telah mengusulkan 13 lokasi untuk pembangunan KNMP pada 2027. Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi telah melalui tahap verifikasi awal dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis.
“Kalau ada lagi, tidak apa-apa, dimajukan lagi untuk nanti kita survei. Insyaallah akan kita bangun kalau memang memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan tim teknis kami,” ujar Latif.
Ia menjelaskan, pembangunan KNMP tidak sekadar menghadirkan infrastruktur, tetapi juga diarahkan menjadi pusat kegiatan perikanan.
Kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan, mulai dari keberangkatan dan kepulangan kapal, pendataan hasil tangkapan, hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan.
KKP, lanjutnya, juga mendorong integrasi sistem pelayanan dan aplikasi agar nelayan serta pelaku usaha perikanan lebih mudah mengakses layanan pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan memangkas kendala birokrasi, mempercepat pelayanan, dan membuat penyaluran program lebih tepat sasaran.
Latif menyebut arah kebijakan KKP hingga 2029 mengusung tagline Nelayan Naik Kelas. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada perbaikan operasional usaha, peningkatan hasil produksi, serta kesejahteraan nelayan.
“Artinya, nelayan naik kelas ini semua pelaksanaan operasionalnya semakin baik, kemudian hasil produksinya juga semakin baik. Dan yang paling utama, peningkatan kesejahteraan nelayan harus semakin baik,” katanya.
Berdasarkan data KKP, nilai tukar nelayan (NTN) di Jawa Barat berada di kisaran 112, lebih tinggi dibandingkan NTN nasional yang mencapai 108. Angka tersebut menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi nelayan di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, Kabupaten Cirebon memiliki potensi perikanan yang didukung sekitar 948 kapal perikanan. Namun, Latif mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditangani, salah satunya sedimentasi yang menghambat aktivitas nelayan dan operasional kapal.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan dukungan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan KKP.
Karena itu, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir diperlukan agar program yang dijalankan memberikan manfaat optimal.
“Kami menyadari tidak mungkin KKP bisa bekerja sendiri. Kita berharap nelayan naik kelas dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” ungkapnya.
Latif berharap keberadaan KNMP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Program tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons kebutuhan nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan di daerah.
“Ini adalah bentuk negara hadir, negara merespons apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya nelayan, inginkan. Mudah-mudahan apa yang diberikan pemerintah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Nawawi)



Tinggalkan Balasan