Kapolresta Cirebon Minta Warga Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Besar
KAB.CIREBON, (FC).- Tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar dan proses pemberangkatan cepat perlu diwaspadai masyarakat.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama mengingatkan calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar memastikan legalitas perekrut dan perusahaan penempatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA).
Kapolresta menegaskan, keberangkatan PMI harus melalui prosedur resmi. Calon pekerja juga diminta memastikan kejelasan pekerjaan, keberadaan perusahaan penempatan, serta kontrak kerja dan hak-hak yang akan diterima di negara tujuan.
“Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya, Jumat (20/11).
Dalam perkara yang ditangani Satreskrim Polresta Cirebon tersebut, tersangka diduga tetap merekrut dan memberangkatkan korban meskipun mengetahui prosesnya tidak sesuai ketentuan pemerintah. Perekrutan hingga pemberangkatan korban ke UEA disebut dilakukan secara ilegal.
Polisi juga mengungkap adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke UEA. Meski mengetahui kebijakan tersebut, tersangka diduga tetap menjalankan perekrutan karena memperoleh keuntungan sekitar Rp4 juta.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak kategori VII sebesar Rp5 miliar.
Selain penegakan hukum, Polresta Cirebon mengintensifkan pencegahan melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran, tempat pelatihan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).
Edukasi juga menyasar sekolah, kelompok masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan melibatkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Cirebon.
Dalam penanganan korban, Polresta Cirebon berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu proses pemulangan. Pendampingan setelah korban kembali ke daerah asal juga dilakukan bersama UPTD PPA guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial.
Upaya membuka akses pekerjaan yang legal turut dilakukan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Bersama Dinas Tenaga Kerja, Polresta Cirebon menggelar bursa kerja atau job fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.
Kapolresta menilai perlindungan masyarakat dari TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Edukasi, kemudahan memperoleh informasi lowongan resmi, dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar masyarakat tidak terjebak perekrutan ilegal.
Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan PMI ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang diminta segera melapor melalui layanan Hotline 110.
“Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya. (Johan)



Tinggalkan Balasan