Rokhmin Ingatkan Proyek Giant Sea Wall Jangan Jadi Ladang Rente
JAKARTA, (FC).- Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan agar proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara (Pantura) Jawa tidak dimanfaatkan sebagai ajang perburuan rente oleh pihak-pihak tertentu.
Ia meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengedepankan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan proyek.
Peringatan tersebut disampaikan Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Pertemuan itu membahas pengenalan jajaran BOPPJ sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Menurut Rokhmin, proyek tanggul laut raksasa yang memiliki nilai investasi besar dan berdampak luas terhadap kawasan pesisir tersebut tidak boleh hanya disusun berdasarkan kajian internal pemerintah. Perencanaan harus melibatkan masyarakat, kalangan akademisi, serta para ahli dari berbagai disiplin ilmu.
Ia menilai, uji publik menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, dan teknis sebelum proyek direalisasikan. Dengan begitu, risiko yang mungkin muncul dapat diantisipasi sejak awal.
“Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” kata Rokhmin.
Ia juga menyoroti pentingnya kontribusi para ilmuwan dan tenaga ahli Indonesia, termasuk pakar geodinamika, dalam menyusun kajian serta desain pembangunan Giant Sea Wall.
Keterlibatan mereka dinilai diperlukan agar proyek memiliki landasan ilmiah yang kuat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir.
Selain persoalan perencanaan, Rokhmin secara khusus mengingatkan BOPPJ agar menjaga tata kelola anggaran dan investasi.
Menurutnya, proyek strategis berskala besar harus dijalankan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan pribadi maupun kelompok melalui praktik perburuan rente.
“Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu,” tegasnya.
Rokhmin berharap BOPPJ mampu menjalankan mandatnya secara profesional. Setiap kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan baru dalam pembangunan kawasan pesisir Pantura Jawa.
BOPPJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. Lembaga tersebut memiliki mandat mengoordinasikan pengelolaan kawasan Pantura Jawa yang meliputi lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027, BOPPJ mengajukan pagu anggaran sebesar Rp481,11 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp30 miliar dialokasikan untuk Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, antara lain guna mendukung kajian tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), manajemen risiko, harmonisasi kebijakan, serta penyiapan kerangka kemitraan Giant Sea Wall. (Nawawi)



Tinggalkan Balasan