INDRAMAYU, (FC).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menyoroti Liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang yang belakangan ini Viral di media Sosial.

Terlebih, Liburan Bupati Indramayu ini disentil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin mengatakan, ketentuan aturan yang mengatur kepala Daerah ke Luar Negeri harus ada ijin ini memang sebenarnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah), kata Sirojudin, dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.

“Apabila tidak izin akan ada sanksi, itu sudah jelas,” ujarnya

Sirojudin menyampaikan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lucky Hakim sudah izin atau belum.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Indramayu, Muhaemin mengatakan, Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang perjalanan ke luar negri dilingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah bab IV pasal 25-32 telah diatur.

Diperkuat lagi, Kata Muhaemin dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.

“Dalam aturan ini sebenarnya sudah jelas dan ketentuannya sudah diatur semuanya, ” ujarnya

Padahal sudah jelas dalam aturan tersebut, jika melanggar akan ada sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan.

Pihaknya pun mempertanyakan perihal liburan Bupati Indramayu yang ramai di media sosial.

“Saya mempertanyakan apakah Lucky Hakim kurang paham soal aturan tersebut atau bagaimana,” ujarnya

Masih disampaikan Muhaemin, terlepas dalam rangka apapun, pejabat kepala daerah yang hendak keluar negeri, tentu harus ada izin, termasuk anggota legislatif.

Kejadian ini pun, lanjut dia, harus menjadi pelajaran agar siapapun pejabatnya bisa mematuhi aturan yang berlaku.

“Jadi bagi Fraksi Golkar kami menanyakan apakah memang Lucky Hakim tidak paham atau seperti apa,” pungkasnya. (Agus)