MAJALENGKA, (FC).– Aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin menjadi sorotan Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Ia meminta pengawasan diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis untuk mencegah kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, hingga konflik sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Eman dalam Rapat Pimpinan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Pendopo Kabupaten Majalengka, Rabu (21/10).

Eman menegaskan, setiap potensi gangguan di wilayah Majalengka harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektor dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Menurutnya, pengawasan tambang perlu dilakukan melalui pemetaan lokasi, verifikasi perizinan, serta pemeriksaan aktivitas di lapangan agar langkah penindakan didasarkan pada fakta dan ketentuan perundang-undangan.

Selain pengawasan pertambangan, rapat tersebut juga membahas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk antisipasi konflik sosial, tindak kriminalitas, serta penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Bupati Eman meminta koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa dioptimalkan agar potensi gangguan dapat terdeteksi sejak dini.

Upaya itu dapat dilakukan melalui patroli terpadu, penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan dan Ketua DPRD Majalengka H. Didi Supriadi. perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Majalengka, Pengadilan Negeri Majalengka, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Majalengka.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Majalengka mendorong penguatan pengawasan, penegakan aturan, dan sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. (Munadi)