KUNINGAN. (FC).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026) sore.

Mereka menyampaikan lima tuntutan yang mencakup isu sosial, integritas aparat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program pemerintah, hingga kinerja DPRD.

Sekitar 30 hingga 40 mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya (Unisa), Universitas Muhammadiyah Kuningan, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) STAI Kuningan mengikuti aksi tersebut. Mereka bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di halaman gedung dewan.

Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah desakan kepada DPRD untuk merancang dan mengesahkan peraturan daerah (perda) terkait pencegahan LGBT dan seks bebas di ruang publik.

Ketua BEM Unisa, Muhammad Hilmi Maulidi, menilai regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga norma sosial dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kuningan.

“Kami mendesak agar DPRD merancang perda soal larangan LGBT dan seks bebas,” ujar Hilmi dalam orasinya.

Meski demikian, mahasiswa juga meminta agar kebijakan yang disusun tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif. Mereka mendorong adanya mekanisme rehabilitasi yang komprehensif dengan mengutamakan pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Tuntutan kedua menyangkut integritas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum. Mahasiswa meminta aparatur menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Mereka juga mengecam dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan wewenang yang dinilai berpotensi melanggar privasi masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta Propam dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh oknum aparat.

Pada tuntutan ketiga, mahasiswa menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Mereka mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai isu nasional agar penanganannya mendapat dukungan sumber daya yang memadai.

Selain upaya pemadaman, pemerintah juga diminta menjamin pemulihan masyarakat terdampak asap, terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Selanjutnya, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan secara transparan agar pelaksanaan kedua program berjalan sesuai tujuan.

Mahasiswa secara khusus menolak pembangunan fasilitas fisik KDMP di atas lahan yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Mereka menilai pembangunan di kawasan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan lahan pertanian dan ketahanan pangan.

Tuntutan kelima diarahkan kepada DPRD Kabupaten Kuningan. Mahasiswa meminta pertanggungjawaban publik atas kinerja lembaga legislatif selama dua tahun terakhir, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Mereka menilai pembaruan peraturan daerah masih perlu menjadi perhatian. DPRD juga didesak meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif agar pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui aksi tersebut, Aliansi BEM Kuningan berharap DPRD dan pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi memberikan respons konkret serta tindak lanjut atas lima tuntutan yang disampaikan. (Angga)