KUNINGAN, (FC).- Ancaman bencana di Kabupaten Kuningan semakin kompleks. Tak hanya banjir dan longsor saat musim hujan, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan juga mengintai ketika kemarau. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kuningan memperkuat kesiapsiagaan aparatur dan relawan.

Upaya itu dilakukan melalui Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Pegawai BPBD dan Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan.

Kegiatan yang digelar BPBD Kuningan tersebut dibuka Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar di kawasan Wisata Talaga Surian, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Jumat (25/9).

Sekitar 160 peserta mengikuti pelatihan selama satu hari, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Materi pelatihan diisi narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Barat, BMKG dan Basarnas.

Bupati Dian mengatakan, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, relawan, komunitas dan berbagai unsur lainnya menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan.

“Kita hari ini mungkin tidak banyak berbicara tentang potensi, tapi tentang ancaman dan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Persoalan ini bukan persoalan pemerintah semata, tapi persoalan kita bersama,” ujar Dian.

Menurutnya, kondisi geografis, geologis, klimatologis dan kependudukan membuat Kabupaten Kuningan memiliki risiko bencana yang beragam.

Saat musim hujan, ancaman longsor, pergerakan tanah dan banjir perlu diwaspadai. Sebaliknya, musim kemarau meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Dian menyebut perubahan kondisi tersebut mulai terlihat dari munculnya banjir di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif jarang terdampak.

“Semakin hari potensi ini semakin meningkat eskalasinya,” katanya.

Di sisi lain, kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober turut menjadi perhatian. Cuaca kering berkepanjangan dinilai meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran, termasuk di kawasan lereng Gunung Ciremai serta lahan milik masyarakat.

Karena itu, Dian meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila pembakaran dilakukan dengan sengaja hingga merembet dan menimbulkan kerugian.

“Kalau terjadi pembakaran disengaja yang merembet ke wilayah yang lain, mungkin dari aparat penegak hukum juga akan mengambil langkah tegas,” tegasnya.

Dian juga mengapresiasi kinerja BPBD, Damkar, relawan, pegiat lingkungan dan komunitas yang selama ini ikut membantu masyarakat dalam penanganan bencana dan kondisi darurat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran maupun sarana prasarana tidak boleh menyurutkan semangat kemanusiaan para relawan.

“Dengan keterbatasan sokongan anggaran yang ada, sarana prasarana yang kita punya memang terbatas, tapi tidak mematahkan, tidak menyurutkan semangat kawan-kawan untuk berjuang sebagai tenaga yang bersifat kemanusiaan,” ungkapnya.

Keterlibatan masyarakat, lanjut Dian, perlu terus diperluas. Dengan jumlah penduduk Kuningan sekitar 1,2 juta jiwa, terdapat potensi besar untuk membangun kekuatan relawan dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebencanaan.

“Dari sekitar 1,2 juta penduduk Kuningan, bisa saya bayangkan misalnya satu persen saja yang militan, yang betul-betul sangat cinta terhadap persoalan ini, saya kira ini sangat terbantu,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Kuningan berharap kemampuan aparatur BPBD dan relawan semakin meningkat, baik dalam pencegahan, mitigasi maupun penanganan ketika bencana terjadi.

Kesiapsiagaan, kata Dian, tidak boleh dibangun setelah bencana datang. Pengetahuan, kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam mengurangi risiko harus dipersiapkan sejak dini menghadapi ancaman bencana yang semakin beragam. (Angga)