JAKARTA, (FC).- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Sehari sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap melawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Hingga Rabu malam, belum ada pernyataan dari Gibran maupun tim kuasa hukumnya soal nasib dua langkah hukum itu.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Pada hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyatakan niat mundur dalam pertemuan itu, sekaligus memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses PTUN.

Pengunduran diri Rabu malam mengubah konteks permintaan tersebut. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan surat sudah diserahkan kepada Prabowo, sementara Istana belum menyampaikan pernyataan resmi. Dengan Gibran tidak lagi mempertahankan kursi wakil presiden, jalur PTUN dan PK tidak lagi berkaitan dengan jabatannya.

Polemik ijazah Gibran bergulir di dua perkara terpisah di peradilan tata usaha negara. Perkara pertama diajukan Subhan Palal. PTUN Jakarta memutus perkara itu pada 21 Mei 2026 dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tetapi MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan putusan tersebut. MA mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah.

Perkara kedua diajukan Mercy Sihombing dengan kuasa hukum Denny Indrayana dan masih tercatat di PTUN Jakarta. Pada 29 Oktober 2026, Denny mencabut gugatan dan keluar dari ruang sidang dengan alasan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tak kunjung dihadirkan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat dan kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, keberatan atas pencabutan itu. Majelis hakim menyatakan tidak bisa langsung mengabulkan pencabutan karena perkara sudah masuk tahap pembuktian.

Perkara kedua inilah yang menjadi panggung Gibran untuk menunjukkan dokumennya. Dalam sidang, Rullyandi memperlihatkan hasil pindai ijazah Gibran dari SD hingga S1 kepada majelis hakim. Kuasa hukum Gibran lainnya, Adil Supatra Akbar, menyebut seluruh dokumen riwayat pendidikan Gibran sudah diunggah melalui sistem e-court.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya membuktikan keabsahan ijazah lewat PTUN tidak ada gunanya. Menurut Yusril, putusan MA sudah final, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan itu.

Ia memperkirakan PTUN Jakarta akan menghentikan perkara kedua dengan sendirinya karena objek sengketanya sudah tidak ada, dan perkara itu kemungkinan dihapus dari register.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut jalur PK juga tertutup. Ia merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK.

Dengan demikian, Kemendikdasmen sebagai pejabat yang menerbitkan surat keterangan tidak bisa menjadi pemohon PK. Denny Indrayana menambahkan Gibran juga tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun PK, karena ia bukan pihak dalam perkara yang diputus MA.

Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 memuat dua pengecualian. Badan atau pejabat TUN tetap dapat mengajukan PK jika ditemukan bukti baru (novum), atau jika terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan. Belum ada pihak yang menyatakan akan menempuh salah satu dari dua pengecualian itu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan meragukan Prabowo memberi saran tersebut. Ia menilai peluang Gibran menempuh jalur PTUN sudah tidak ada karena putusan MA dan MK bersifat final dan mengikat.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung pada Rabu siang juga meminta putusan pengadilan diikuti. “Ya kalau udah finish, ngapain coba?” kata Rocky di Bandung.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus sejak Selasa menilai permintaan waktu untuk membuktikan ijazah di PTUN tidak masuk akal dan berpotensi menjadi taktik untuk memperpanjang masa jabatan.

Dengan jabatan wakil presiden yang segera kosong, satu-satunya kepentingan Gibran di PTUN adalah pembuktian dokumen pendidikannya di hadapan hakim. Hal itu bisa terjadi jika majelis PTUN Jakarta melanjutkan perkara kedua ke tahap putusan. Namun, putusan PTUN dalam perkara kedua tidak dapat membatalkan putusan kasasi MA yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden diisi melalui sidang MPR paling lambat 60 hari, dengan memilih satu dari dua calon yang diusulkan Prabowo. Proses itu berjalan terpisah dan tidak bergantung pada hasil perkara di PTUN. (Agus)