Ditulis Oleh: HERU SUBAGIA, Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti

Selaku bagian Tim Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Hari ini tanggal 5 Oktober 2026 memberikan ULTIMATUM Kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah rangkaian reshuffle dan penambahan sejumlah posisi dalam pemerintahan dan juga situasi ekonomi, politik serta hukum di Indonesia yang sedang berjalan tidak baik-baik saja.

Dalam konteks seringnya Presiden melakukan Reshuffle dan juga melakukan penambahan posisi dan jabatan,Saya menyebut bahwa langkah tersebut perlu dihentikan karena menurutnya berpotensi memperbesar beban anggaran negara dan juga bentuk ketidakprofesionalan penyelenggaraan negara.

Tolak Hak Prerogatif Absolut

Presiden tidak boleh memakai dalih konstitusional yang menyatakan Pengangkatan badan Pemberhentian Pejabat adakah hak prerogatif presiden. Tetapi tidak boleh adanya penyalahgunaan absolut hak prerogatif presiden tersebut untuk kebutuhan sepihak terbanyak didalamnya penguatan politik golongan dan atau kooptasi sepihak masyarakat kritis yang justru merusak kesehatan penyelenggaraan negara dan iklim demokrasi nasional.

Dalam perspektif keadilan, kebijakan bagi -bagi jabatan adalah perbuat yang menyakiti para pihak , entitas politik dan juga masyarakat umum. Tentu juga masyarakat internasional tak tinggal menyoal dan menyoroti perkembangan demokrasi, gak – hak sipil dan juga perilaku para penyelenggara negara di Indonesia.

Efisiensi Anggaran Berbalik Arah

Saya mengatakan, persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menyangkut kebijakan strategis, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi masyarakat.

Ketika pemerintahan Prabowo kembali melantik Watimpres, sebesar 26 orang dan sebelumnya Prabowo juga telah melakukan Pada perombakan (reshuffle) kabinet ke-7 yang dilakukan pada 1 Oktober 2026 total ada 18 l.

Langkah besar dan berani jika dikatakan bahwa perombakan besar-besaran ini mencakup penataan ulang pada posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga tinggi.

Seringnya Presiden melakukan Reshuffle dan penambahan kementrian, badan dan lainnya mencari point krusial dan menjadi teguran paling keras bagi karena berkaitan banyak pertimbangan dan adaptasi kekinian bagaimana saat ini terjadi sebuah anggaran yang defisit sebesar 240 T, hingga bagaimana juga defisit-defisit tersebut terus dikejar oleh Menkeu yang baru.

Perbandingan Struktur Pejabat

Saya menyentil penambahan struktur pemerintahan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan pemerintah dan saat ini telah diambilnya pelanggaran oleh Prabowo.

Dilain pihak ,saat ini juga saat ini banyak sebuah tindakan-tindakan yang menjadi kesepakatan sebelumnya yakni efisiensi anggaran, dan komitmennya oleh pemerintah pusat dan daerah.

Saya melihat, data mengenai jumlah pejabat dalam pemerintahan justru menunjukkan kondisi yang berbeda dari semangat efisiensi tersebut.

Tentunya kebijakan tersebut berbalik arah sangat drastis ketika ada data yang memberikan petunjuk bahwa ternyata pemerintahan Prabowo-Gibran ini sama sekali tidak efisien dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Saya kemudian merinci posisi yang masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya Menko, Wamen, Menteri, kemudian kemudian juga Menteri Koordinator, Kepala Lembaga, Kepala Badan, utusan khusus, terakhir Watimpres.

Jika ditotal hampir keseluruhan 161 orang, dan sebelumnya pemerintahan Jokowi hanya 70 orang, SBY hanya 64.

Saya mengatakan indikator-indikator tersebut akan memberikan dampak secara psikologis, politik, dan ekonomi akibat ‘bagi-bagi kue’ atau kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerataannya terhadap orang-orang terdekat, partai penopang, dan pendukung, dan bahkan terakhir seorang aktivis, seorang filsuf, dan pengkritik keras kebijakan-kebijakan terhadap pemerintah selama ini, Rocky Gerung pun akhirnya terkooptasi atau diambil alih dalam lingkungan istana.

Parlemen Bayangan Minta Prabowo Berhenti

Atas kondisi keresahan masyarakat dan juga realita Keadilan Politik yang sudah tak seimbang dan memihak , Saya. Juga menyatakan Parlemen Bayangan akan mendorong langkah yang disebutnya sebagai amanat konstitusi dan rakyat.

Dengan dalih beberapa hal yang saya sebutkan di bawah ini bahwa inefisiensi yang dilakukan Prabowo-Gibran bertolak belakang dengan tindakan-tindakan yang selama ini justru kontraproduktif dan melahirkan cara pandang baru atau stereotip negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang boros anggaran akibat melimpah ruahnya porsi bagi-bagi jabatan yang dilakukan Prabowo-Gibran.

Saya juga mempertanyakan konsekuensi anggaran dari bertambahnya jumlah pembantu presiden.

Ini dipastikan dengan total jumlah pembantu presiden nyaris 161 orang bisa dibayangkan berapa anggaran kebutuhan gaji, insentif, dan tunjangan-tunjangan lainnya berputar di lingkungan Prabowo itu sendiri.

Stop Tarik Aktivis dan Partai

Saya meminta Prabowo menghentikan reshuffle maupun penambahan struktur pemerintahan.

Saya memandang Prabowo harus stop melakukan tindakan-tindakan brutal bagi-bagi kue kekuasaan dan konsolidasi-konsolidasi politik yang dilakukan akibat dari pembagian kue kekuasaan itu sendiri. Pertanyaan buat Prabowo, “Apakah tak cukup meraih dukungan penuh bagi Prabowo Subianto yang saat ini sudah berhasil merangkum entitas Parpol Politik baik yang lolos Parlemen atau tidak?”

Saya juga menyinggung konfigurasi politik nasional. Ia menyebut PDIP sebagai partai yang menurutnya belum masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Walaupun secara etis dan moral PDI-P menganggap bahwa menganggap posisinya saat ini bukan sebagai partai oposisi, tetapi sebagai partai penyeimbang.

Saya kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi Prabowo untuk tidak memperluas lagi konsolidasi politik melalui struktur pemerintahan. Biarkan PDIP partai tersisa sebagai penyeimbang bukan goda dan diseret ke partai untuk mendukung pemerintah.

Yang harus dikerjakan saat ini, harusnya Prabowo menghentikan segala tindakan-tindakan inefisiensi anggaran yang berupa penguatan-penguatan politik, konsolidasi-konsolidasi politik guna memperkuat pengukuhannya kekuasaan dan pengaruhnya terhadap kekuasaan dan keberlangsungannya.

Tak Ada Kompromi Reshuffle dan Bagi Jabatan Lagi

Saya kemudian menyampaikan ultimatum secara terbuka kepada Prabowo jika kembali melakukan reshuffle kabinet atau penambahan kabinet hingga lembaga.

Jauh lebih penting, dalam eskalasi politik dan pencapaian politik Prabowo saat ini yang lebih intens, yang lebih memperlihatkan secara gamblang bagaimana konsolidasi-konsolidasi politik dan kekuatan non-politik termasuk di dalam pencabutan-pencabutan aktivis-aktivis, para pengkritik, dan pada akhirnya mereka dikandangkan, dikooptasi dalam sebuah lingkaran kekuasaan.

Saya kemudian meminta Prabowo mengambil keputusan yang menurutnya lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Parlemen Bayangan meminta seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sebijak-bijaknya, setulus-tulusnya kepada Prabowo untuk memberikan hadiah besar, hadiah kebijaksanaan, hadiah political will, dan hadiah keputusan politik yang substansial bagi masyarakat saat ini.

Saya secara khusus menyinggung kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Prabowo berpikir keras dan cerdas untuk memihak kebijakan-kebijakan strategis yang dikira memang di situ di dalamnya mengandung unsur kolaborasi, korupsi, kolusi, dan pada tingkatan yang lebih substansial telah merugikan anggaran negara, seperti halnya kasus MBG dan juga Kopdes yang saat ini pun sudah terlimpahi banyak kasus-kasus korupsi.

Pemerintah perlu segera melakukan penyelamatan terhadap program-program tersebut sudah sudah menelan anggaran jumbo negara dan potensi kehilangan sangat besar.

Kembali Konsistensi ke Konstitusi

Saya juga meminta janji politik Prabowo-Gibran mengenai kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah.

Amanat undang-undang, amanat politik yang dijanjikan Prabowo-Gibran untuk menyejahterakan, untuk melindungi, untuk memberikan kepastian ekonomi dan keadilan sosial itu menjadi bagian dari keputusan-keputusan politik yang harusnya saat ini masyarakat sedang nantikan, yang sebenarnya saat ini masyarakat tunggu.

Saya meminta pemerintah tidak lebih mengutamakan kepentingan kelompok di sekitar kekuasaan.

Bukan sebaliknya Prabowo mengumpulkan, memberikan nafkah, memberikan bonus, hadiah bagi kelompok kepentingan, bagi lingkungan kekuasaannya hanya sekadar politik kekuasaan, kelanggengan, dan juga pengaruhnya kekuasaan itu sendiri terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Turun Ke Jalan dan Ambil Mandatnya

Saya menegaskan ultimatum tersebut bukan sekadar kritik, tetapi juga ajakan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat apabila reshuffle dan penambahan struktur pemerintahan terus dilakukan.

Sekali lagi jika Prabowo masih melakukan reshuffle kabinet, Prabowo masih menambahkan sejumlah pembantu-pembantunya dan lembaga, dan termasuk badan-badan, dan memungkinkan pembentukan-pembentukan badan baru lainnya, kami mengajak seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk berpikir, untuk merenungkan, dan untuk sekali lagi melakukan protes keras dan dapat ditunjukkan dalam orkestrasi politik menyuarakan hak-hak pendapat secara individu, langsung, baik melakukan pengumpulan massa, perdebatan kritis media, dan juga diskusi-diskusi ilmiah dalam ruang publik.

Aksi Damai Tetapi Tuntutan Serius

Meski menyerukan protes, Saya menegaskan Parlemen Bayangan tidak mengklaim mewakili seluruh masyarakat Indonesia dan tidak mempengaruhi, melancarkan Propaganda melakukan tindakan anarkis melawan negara dan simbol-simbolnya. Perjuangan damai akan tetapi keras dalam menuntut dan menyuarakan hak dan juga kewajiban negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Dan itulah yang menjadi kehendak beserta harapan dan perjuangannya. Saya tidak mengklaim atas nama seluruh bangsa Indonesia, tetapi apa yang kami hari ini ultimatumkan kepada Presiden Prabowo menjadi sebuah keputusan moral, etika, sosial, dan bahkan politik dan wewenangnya kita sebagai entitas politik sebagai warga Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. (*)