KOTA CIREBON, (FC).– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memindahkan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) dari Semarang, Jawa Tengah, ke Kota Cirebon, Jawa Barat.

Rencana pemindahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif, saat groundbreaking pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kamis (17/9).

Lotharia mengatakan, kantor BBPI yang sebelumnya berada di Semarang nantinya akan ditempatkan di kompleks PPN Kejawanan Cirebon. Pemindahan dilakukan karena kondisi fasilitas BBPI di Semarang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan.

“Nanti juga memindahkan kantor Balai Besar Penangkapan Ikan yang sebelumnya di Semarang, yang akan nanti ada di kompleks ini. Karena di Semarang kondisinya juga sudah tidak memenuhi syarat,” ujar Lotharia.

Pemindahan BBPI ke Cirebon menjadi bagian dari pengembangan PPN Kejawanan yang tengah dilakukan pemerintah. Kehadiran BBPI di kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Cirebon sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pengembangan PPN Kejawanan diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas perikanan, mulai dari produksi, pelayanan bagi nelayan, perdagangan hingga ekspor produk perikanan.

Dengan fasilitas yang lebih terintegrasi, PPN Kejawanan diproyeksikan tidak hanya menjadi tempat aktivitas bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga menjadi pusat pelayanan dan pengembangan sektor perikanan tangkap.

Sebelumnya, pemerintah melakukan groundbreaking pengembangan PPN Kejawanan dengan dukungan investasi sekitar Rp459 miliar melalui pinjaman lender Islamic Development Bank (IsDB).

Pengembangan tersebut mencakup perluasan kawasan pelabuhan dari lahan eksisting sekitar 28 hektare menjadi 42,8 hektare. Sementara luas kolam yang sebelumnya sekitar 11 hektare akan dikembangkan menjadi sekitar 26 hektare.

Proyek pengembangan PPN Kejawanan direncanakan berlangsung selama 730 hari kalender atau sekitar 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.

Setelah pengembangan rampung, kapasitas pelabuhan diproyeksikan meningkat hingga mampu menampung sekitar 500 unit kapal. Produksi ikan juga ditargetkan meningkat dari sekitar 5.600 ton per tahun menjadi 32.000 ton per tahun.

Peningkatan aktivitas tersebut diproyeksikan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan meningkat dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.

Selain itu, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar.

Lotharia mengatakan, pembangunan dan pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur perikanan tangkap sekaligus mendorong pengembangan ekonomi biru.

Dengan masuknya BBPI ke kompleks PPN Kejawanan, pemerintah diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan.

Pengembangan pelabuhan juga diarahkan untuk menghadirkan fasilitas perikanan yang lebih modern, higienis, berwawasan lingkungan, serta memiliki sistem ketelusuran yang baik. (Agus)