KUNINGAN, (FC).- Klaim Pemerintah Kabupaten Kuningan bahwa rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 tahun 2026 digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU).

ALAMKU meminta Pemkab Kuningan membuka secara transparan sumber pembiayaan kegiatan tersebut, termasuk pihak yang memberikan dukungan, nilai kontribusi, hingga mekanisme penggunaannya.

Inisiator ALAMKU, Imam Royani, mengatakan konsep perayaan tanpa APBD merupakan hal positif apabila benar-benar tidak membebani anggaran daerah maupun perangkat daerah.

Namun, menurutnya, klaim tersebut harus disertai penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

“Kalau memang tanpa APBD, silakan. Bahkan bagus. Tapi harus benar-benar tanpa APBD. Jangan APBD tidak keluar melalui pintu utama, kemudian uang keluar melalui pintu lain dengan nama urunan,” ujar Imam, Senin (24/8).

Sorotan tersebut muncul setelah Imam mengaku menerima informasi adanya keluhan dari sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dugaan adanya dorongan kontribusi untuk mendukung rangkaian Hari Jadi Kuningan.

“Beberapa kepala SKPD sudah mulai menarik napas dalam. Sinyal urunan itu sudah ada. Tinggal menunggu kapan peluitnya ditiup,” katanya.

Menurut Imam, apabila memang terdapat dukungan dari lingkungan SKPD, pemerintah harus menjelaskan status kontribusi tersebut.

Apakah bersifat sukarela, berasal dari sumber daya pribadi, atau berkaitan dengan anggaran kedinasan.

“Jangan sampai yang disebut non-APBD itu uang ‘selap-selip’ di luar pengeluaran resmi yang dilakukan SKPD. Kalau memang ada donatur, buka siapa donaturnya. Kalau sponsor, buka sponsornya. Kalau ada kontribusi dari pihak lain, jelaskan mekanismenya,” tegasnya.

Ia menekankan, kritik yang disampaikan ALAMKU bukan tuduhan adanya penyimpangan, melainkan bentuk dorongan agar pemerintah daerah mengedepankan keterbukaan sejak awal.

“Ini bukan tuduhan. Justru saya meminta pemerintah menjelaskan supaya tidak menjadi prasangka. Kalau memang semuanya transparan, buka saja,” ujarnya.

Imam juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah tidak menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran di tengah upaya efisiensi anggaran.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi perhatian Pemkab Kuningan agar pelaksanaan Hari Jadi tetap mengedepankan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai kegiatan budaya, olahraga, UMKM hingga promosi pariwisata tetap dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun, sumber pembiayaannya harus jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Publik tidak sedang melarang Hari Jadi. Kita hanya ingin memastikan kalau disebut tanpa APBD, ya benar-benar tanpa APBD,” katanya.

Imam juga meminta Pemkab Kuningan berhati-hati dalam mengelola pembiayaan kegiatan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai nanti muncul lagi seperti yang pernah tercatat dalam LHP BPK tahun 2025. Lebih baik dibuka dari sekarang. Siapa yang membiayai, berapa nilainya dan digunakan untuk apa,” ujarnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran bukan hanya berarti tidak menggunakan APBD, tetapi juga memastikan tidak ada tekanan informal kepada aparatur pemerintah untuk ikut menanggung biaya kegiatan.

“Kalau kepala SKPD merasa harus urunan, kita harus bertanya. Itu benar-benar sukarela atau ada tekanan? Kalau uang pribadi, harus jelas. Kalau uang kantor, harus ada mekanisme pertanggungjawabannya,” katanya.

ALAMKU berharap Pemkab Kuningan memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber pendanaan seluruh rangkaian Hari Jadi ke-528. Dengan begitu, perayaan tidak hanya berjalan meriah, tetapi juga memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai niatnya merayakan Hari Jadi, tetapi cara membiayainya justru menyisakan masalah,” pungkas Imam. (Angga)