KOTA CIREBON, (FC).- Pemerintah Kota Cirebon resmi memperkuat jajaran pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dewan Pengawas dan Direksi sejumlah BUMD Kota Cirebon dilantik serta menandatangani kontrak kinerja sebagai komitmen menjalankan target perusahaan daerah.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Jumat (31/7/2026).

Dalam sambutannya, Edo menegaskan pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan profesional. Ia memastikan tidak ada praktik transaksional dalam penetapan pejabat yang dipercaya mengelola perusahaan milik daerah tersebut.

“Pelantikan ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Ini adalah awal dari tanggung jawab besar untuk menghadirkan BUMD yang semakin profesional, sehat, mampu bersaing, dan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Edo.

Menurut dia, jabatan yang diemban jajaran Dewan Pengawas dan Direksi merupakan amanah publik. Karena itu, kinerja mereka akan dinilai berdasarkan capaian, manfaat, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat, bukan hanya jumlah program yang dilaksanakan.

Ia mengatakan kontrak kinerja yang ditandatangani bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi dasar evaluasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap kinerja masing-masing BUMD selama masa jabatan.

“Yang dinilai bukan hanya programnya, tetapi hasil, manfaat, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Edo juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan adanya transaksi dalam proses pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD. Ia secara terbuka meminta konfirmasi kepada para pejabat yang dilantik maupun keluarga yang hadir mengenai isu tersebut.

Edo menanyakan apakah ada pihak yang meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk mendapatkan posisi dalam jajaran BUMD. Para istri pejabat yang hadir menjawab tidak ada.

“Ada suaminya yang minta uang buat bayar ke wali kota?” tanya Edo.

“Tidak,” jawab para istri Dewan Pengawas dan Direksi BUMD.

Edo menilai isu tersebut merupakan rumor yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ia meminta masyarakat melihat proses pengangkatan pejabat BUMD berdasarkan hasil seleksi dan kompetensi.

“Ini suara-suara gaduh yang tidak bagus. Karena pelantikannya agak lama, katanya ada negosiasi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia menegaskan proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta hasil uji kompetensi masing-masing calon.

“Saya mau mengangkat seseorang sesuai dengan kualitas dan kompetensi masing-masing, berdasarkan uji kompetensi dan kemampuan masing-masing,” tutur Edo.

Menurut dia, lamanya proses pelantikan bukan karena adanya persoalan tertentu, melainkan karena diperlukan pertimbangan matang untuk memastikan pejabat terpilih mampu menjalankan tugas dan membawa perubahan bagi BUMD.

“Lama itu karena saya harus berpikir untuk meyakini bahwa teman-teman bisa bekerja dan bisa berinovasi,” katanya.

Edo berharap jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi mampu melakukan transformasi usaha, memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan, memperkuat kondisi keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun pejabat yang dilantik untuk Perumda Pasar yakni Dr Endang Solihin sebagai Ketua Dewan Pengawas, Ina Nasiroh dan Yudi Aris Setiawan sebagai anggota Dewan Pengawas. Sementara posisi Direksi diisi Iyan Rahadian Sunardi sebagai Direktur Utama dan Gunawan sebagai Direktur Umum dan Keuangan.

Untuk PD Pembangunan, posisi Ketua Dewan Pengawas dijabat Arif Rachman Hakim, anggota Dewan Pengawas Whisnu Sentosa, serta Direktur Utama Rusdianto. Sedangkan Direktur PD Farmasi dijabat Muhaimin.

Di akhir sambutannya, Edo meminta seluruh jajaran BUMD menjaga integritas dan memperkuat kolaborasi agar perusahaan daerah mampu menjadi penggerak ekonomi Kota Cirebon.

“Perkuat kolaborasi demi mewujudkan BUMD yang sehat, maju, dan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan Kota Cirebon,” harapnya. (Agus)