KAB.CIREBON, (FC).- Puluhan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin (25/5).

Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani banjir rob yang selama bertahun-tahun merendam kawasan pesisir tersebut.

Dalam aksinya, warga menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, penetapan status tanggap darurat dan mitigasi bencana, normalisasi saluran irigasi pesisir, kebijakan pembebasan atau alih fungsi lahan, rehabilitasi irigasi lingkungan permukiman, hingga pembebasan pajak untuk tambak terlantar akibat rob.

Perwakilan warga, Sanuri mengatakan, kondisi banjir rob yang terus terjadi membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, terutama para petani tambak dan nelayan.

Menurutnya, sebagian besar tambak milik warga rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga banyak warga tidak memiliki penghasilan.

“Setiap hari masyarakat tidak punya penghasilan karena tambaknya hancur semua. Kalau tidak ada penanganan, masyarakat bisa semakin terpuruk,” ujarnya.

Ia menyebutkan, banjir rob di Desa Ambulu telah berlangsung hampir sembilan tahun. Namun, kondisi terparah terjadi pada tahun ini karena intensitas genangan semakin sering dan berlangsung lebih lama.

“Kalau dulu banjir rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan,” katanya.

Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir untuk mengurangi dampak rob yang terus meluas.

Sanuri mengaku, sebelumnya warga sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan DPRD dan pihak terkait. Namun hingga kini penanganan dinilai belum maksimal.

“Pernah ada tindak lanjut dari BBWS, tapi hanya sebagian lalu berhenti. Sampai sekarang belum ada realisasi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek.

Menurutnya, Pemkab Cirebon sejak 2025 telah berkoordinasi dengan BNPB terkait penanganan banjir rob di wilayah pantura, termasuk rencana pembangunan giant sea wall yang menjadi program pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan BNPB dan badan otoritas yang dibentuk pemerintah pusat terkait penanganan banjir rob dan pembangunan giant sea wall,” katanya.

Berdasarkan data sementara, luas wilayah Desa Ambulu mencapai sekitar 1.200 hektare dengan sekitar 750 hektare terdampak banjir rob.

Pemkab, lanjut Agus, akan melakukan pemetaan lahan terdampak dan berkoordinasi dengan Bapenda terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat rob.

“Kami akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan sementara, seperti pembangunan tanggul darurat menggunakan alat berat dan pemasangan karung pasir bantuan BNPB.

Meski demikian, Agus menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait relokasi warga terdampak banjir rob di Desa Ambulu. (Ghofar)