KAB.CIREBON, (FC).- Para petani tebu mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini, padahal pihak pabrik telah berperan sebagai afalis (penjamin) dan memfasilitasi langsung proses pengajuan KUR ke pihak bank.

Seperti yang disampaikan Syafii, salah satu petani tebu yang berada di bawah naungan Pabrik Gula (PG) Sindanglaut Rajawali II, Rabu (6/8).

Kepada FC, ia mengaku hingga kini belum ada kepastian dari pihak perbankan terkait pengajuan KUR, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang relatif lancar.

“Sampai hari ini belum ada kabar baik dari pihak bank. Padahal, tahun kemarin kami bisa mengakses KUR dengan mudah. Sekarang malah tidak tahu alasan kenapa ditolak,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini sangat memberatkan petani. Tanpa modal dari KUR, para petani kesulitan membiayai keperluan tanam, perawatan, hingga panen.

Selain persoalan pembiayaan, Syafii juga mengeluhkan kesulitan mencari tenaga penebang tebu saat musim panen. Banyak dari penebang yang sebelumnya aktif kini memilih alih profesi karena berbagai faktor, termasuk minimnya upah dan ketersediaan pekerjaan yang lebih menjanjikan.

“Cari penebang tebu sekarang susah sekali. Kemungkinan banyak yang sudah pindah profesi. Ini jadi masalah serius saat panen,” tambahnya.

Kondisi semakin diperparah dengan merosotnya harga tetes tebu (molase), salah satu produk turunan dari tebu yang biasanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani. Tahun ini, harga molase hanya Rp1.700 per kilogram, turun drastis dari harga tahun lalu yang mencapai Rp2.700 per kilogram.

Keluhan serupa disampaikan oleh petani lainnya, Rahmat. Ia mempertanyakan mengapa program KUR yang secara nasional disiapkan pemerintah untuk mendukung petani tebu, tidak dapat diakses di tingkat daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyediakan program KUR untuk petani tebu dengan plafon sampai Rp500 juta per petani. Tapi kenyataannya di sini, pihak bank tidak bisa menyalurkan. Kami tidak tahu kenapa,” kata Rahmat.

Rahmat menilai, kondisi ini sangat kontradiktif dengan semangat pemerintah dalam mencapai swasembada gula nasional, di mana petani seharusnya mendapat dukungan penuh, baik dari sisi modal, distribusi, hingga jaminan harga hasil panen.

Para petani juga menyayangkan kebijakan impor molase yang dinilai semakin menekan harga tetes lokal. Mereka menduga kebijakan impor tersebut dibuka terlalu lebar, sehingga berdampak langsung pada merosotnya harga tetes produksi dalam negeri.

“Harga tetes sekarang sangat rendah. Ini diperparah oleh impor molase. Petani lokal makin tidak punya daya tawar. Tahun ini kondisinya lebih parah dari tahun lalu,” ujar Syafii.

Para petani berharap pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, serta regulasi yang mengontrol harga dan distribusi produk turunan tebu seperti tetes.

“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, petani tebu bisa gulung tikar. Swasembada gula yang diharapkan pemerintah pun tinggal mimpi,” pungkas Rahmat. (Nawawi)