INDRAMAYU, (FC).- Peringatan Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu tidak sekadar menjadi momentum menghitung kalender sejarah, melainkan sarana evaluasi mendalam atas tantangan ketimpangan ekonomi yang masih dialami sebagian masyarakat.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa indikator keberhasilan usia daerah bahkan hingga mencapai seribu tahun sekalipun hanya bisa terwujud apabila taraf hidup masyarakatnya sudah benar-benar makmur dan sejahtera secara merata.

“Indramayu ini bukan kabupaten miskin. Tanah kita subur, punya minyak dan gas, pantai dan wilayah lautnya panjang dengan hasil ikan melimpah, sawahnya juga sangat luas. Namun, pekerjaan rumah (PR) besarnya adalah kenapa masih banyak warga yang kurang mampu,” ujar Lucky Hakim usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-499 di Gedung DPRD Indramayu, Rabu (7/10).

Lucky menyoroti adanya jurang ketimpangan dalam penguasaan aset produksi dan sumber daya alam di daerah, seperti ketimpangan kepemilikan lahan pertanian hingga armada perikanan.

“Apakah kekayaan itu hanya dikuasai beberapa kelompok saja? Ada satu orang punya 500 hektar, sementara 1 hektar digarap ramai-ramai. Sama halnya di laut, ada yang punya puluhan kapal, sementara warga lainnya hanya menjadi buruh. Pemerintah hadir untuk mengikis ketimpangan itu agar pengusahanya tetap untung, tetapi buruhnya juga naik kelas dan sejahtera,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret penyelesaian, Lucky memaparkan penanganan prioritas secara bertahap untuk Penanganan Warga Miskin Ekstrem, diantaranya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pokok harian dan akses gizi yang memadai.

Selain itu, Pendidikan Berkualitas, pihaknya akan membuka akses pendidikan yang tidak sekadar berijazah, melainkan berkualitas agar generasi penerus dapat memutus rantai kemiskinan.

Pihaknya juga Mendorong lahirnya UMKM dan usaha mandiri lokal seiring dengan masuknya investasi besar ke Indramayu.

Sementara itu, Mengenai tata kelola anggaran daerah di tengah keterbatasan dan efisiensi, Lucky menegaskan bahwa Pemkab Indramayu tetap memprioritaskan pelayanan dasar publik seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

“Biar yang pusing Bupatinya saja, masyarakat tidak usah pusing. Kalau warga sakit, datang ke rumah sakit cukup bawa KTP dan BPJS untuk mendapatkan pelayanan,” pungkasnya. (F-08)