KUNINGAN, (FC).- Aksi massa menolak rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (5/10), sempat diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan.

Ketegangan terjadi saat massa menunggu kehadiran Bupati Kuningan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Massa mengaku telah menunggu sekitar 45 menit, sementara bupati disebut masih mengikuti rapat koordinasi.

Koordinator aksi yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Ciremai, Ismah Winartono, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana WKP Gunung Ciremai yang menurut mereka telah menjadi perhatian masyarakat sejak 2013.

“Dari 2013 sampai dengan hari ini, kami menolak pelelangan Gunung Ciremai. Ketika pemerintah Kabupaten Kuningan tidak bisa mengambil sikap, maka kami sebagai rakyat Kuningan yang hidup di tanah dan air Kuningan akan mengambil sikap,” kata Ismah seusai aksi.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Kuningan. Selain menolak rencana WKP Gunung Ciremai, massa meminta pemerintah daerah mengusut dugaan aktivitas tambang ilegal yang disebut masih ditemukan di wilayah Kabupaten Kuningan.

Pemkab dan DPRD Kuningan juga didesak menyampaikan sikap terkait rencana pengembangan panas bumi di kawasan Ciremai.

“Kami memastikan tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujar Ismah.

Menurut Ismah, aksi tersebut diikuti sejumlah elemen, di antaranya Serikat Rakyat Ciremai, simpul dari Cirebon, Universitas Islam Al-Ihya, Universitas Kuningan, GMNI dan PMII.

Massa juga meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat membuka ruang diskusi antara kelompok yang menolak dengan pihak terkait pengembangan panas bumi. Mereka memberikan waktu maksimal lima hari untuk merealisasikan pertemuan tersebut.

“Kami memberikan waktu maksimal lima hari untuk Sekda Jawa Barat mengadakan ruang diskusi antara kami dengan pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, ketegangan dengan aparat terjadi ketika massa berupaya menyampaikan aspirasi di depan Pendopo. Ismah menyebut terjadi aksi saling dorong dan tarik antara peserta aksi dengan aparat.

Ia juga mengklaim terdapat peserta aksi yang terdorong pada bagian wajah. Namun, pihaknya menegaskan aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk memusuhi aparat.

“Kami tidak memusuhi aparat. Tapi siapapun yang menghalangi aspirasi kami, maka mereka adalah musuh kami,” ucapnya.

Ismah kemudian meminta Kapolres Kuningan menghadirkan personel yang disebut terlibat dalam insiden tersebut. Ia menilai dugaan tindakan represif terhadap massa dapat mengganggu ruang penyampaian aspirasi masyarakat.

Menurut Ismah, ketegangan salah satunya dipicu ketidakhadiran Bupati Kuningan menemui massa secara langsung.

Massa kemudian ditemui perwakilan pemerintah daerah. Namun, Ismah mempertanyakan kewenangan perwakilan tersebut dalam mengambil keputusan atas tuntutan yang disampaikan.

“Kami tanyakan apakah di sini bisa mengambil keputusan? Tidak. Maka kami minta siapa yang bisa mengambil keputusan untuk hadir hari ini,” katanya.

Terkait insiden tersebut, Ismah menyebut aparat telah menyampaikan permintaan maaf kepada massa. Pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait kejadian selama aksi.

“Jangan biarkan ruang-ruang demokrasi di Kuningan cedera dengan dibenturkannya rakyat bersama aparat,” ujarnya.

Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan penolakan terhadap rencana WKP Gunung Ciremai dan meminta setiap rencana kegiatan panas bumi di kawasan tersebut melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. (Angga)