SPPG Penyedia MBG yang Diduga Sebabkan Keracunan Disuspend
KOTA CIREBON, (FC).- Dugaan keracunan seratusan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon yang sebagian besar anak-anak pada Selasa (20/10), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG tersebut langsung ditangguhkan atau disuspend.
Keputusan tersebut diumumkan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Yulian Septa Pratama disaksikan oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama unsur Forkopimda, di RS Siloam Putra Bahagia Cirebon.
Yulian yang juga Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Cirebon itu mengatakan, penangguhan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.
“Per malam ini, SPPG tersebut sudah kami suspensi, Pak, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Yulian.
Meski demikian, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diambil.
Yulian menegaskan, saat ini penanganan terhadap anak-anak yang terdampak menjadi prioritas, sementara proses penelusuran penyebab kejadian masih berlangsung.
“Fokus kami saat ini adalah penanganan terhadap anak-anak yang terdampak,” ucapnya.
Yulian mengungkapkan, SPPG yang ditangguhkan tersebut melayani sekitar 2.500 penerima manfaat setiap hari. Berdasarkan pendataan sementara yang disampaikan saat itu, jumlah anak yang diduga terdampak berada di kisaran 100 orang.
“Korban tadi sudah disampaikan Pak Wali mungkin di angka kurang lebih di 100, Pak. Cuma untuk totalnya per malam ini akan kami update,” ucapnya.
Ia menjelaskan, petugas masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah rumah sakit untuk mengetahui jumlah keseluruhan anak yang membutuhkan penanganan medis.
“SPPG tersebut melayani 2.500 KPM. Tetapi untuk saat ini sudah hampir seluruh rumah sakit kita sisir, mungkin di angka 100 yang terdampak ini,” tambahnya.
Terkait cakupan penerima manfaat, ia menyebut adanya penerima dari sekolah dan kelompok penerima lainnya. Namun, data pasti mengenai sekolah maupun kelompok yang terdampak masih menunggu pembaruan.
Yulian berharap tidak ada penambahan anak yang mengalami keluhan serupa dari penerima manfaat lainnya. “Semoga enggak ada ya. Semoga tidak ada,” pungkasnya. (Agus)


Tinggalkan Balasan