KAB. CIREBON, (FC).- Masalah sampah di Kabupaten Cirebon kian mengkhawatirkan. Dengan timbunan mencapai 1.200 ton per hari, kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sampah dinilai belum sebanding dengan besarnya produksi limbah. Keterbatasan armada, sarana pendukung, dan anggaran menjadi hambatan utama.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengakui kondisi tersebut. Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, menyampaikan bahwa kritik yang disuarakan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu merupakan bentuk kontrol sosial yang wajar dan patut menjadi perhatian.
“Kritik itu kami terima. Pada prinsipnya, kami juga ingin pelayanan pengelolaan sampah berjalan lebih baik,” kata Fitroh, Senin (2/3/2026).
Namun di balik tuntutan publik, DLH dihadapkan pada keterbatasan serius. Saat ini, jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki baru 65 unit, sementara kebutuhan ideal untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 120 unit.
“Masih ada kekurangan 55 truk. Dengan kondisi sekarang, tentu tidak semua wilayah bisa terlayani secara optimal,” ujarnya.
Harga satu unit truk pengangkut sampah diperkirakan sekitar Rp700 juta. Artinya, untuk menutup kekurangan armada saja, DLH membutuhkan anggaran sekitar Rp38,5 miliar.
Masalah tidak berhenti di situ. Sarana pendukung berupa kontainer sampah juga belum mencukupi. Dari kebutuhan ideal 600 unit, baru tersedia sekitar 450 unit. Kekurangan 150 kontainer tersebut membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp8,25 miliar.
Sementara itu, di tempat pemrosesan akhir (TPA), DLH masih mengandalkan alat berat lama yang sering mengalami gangguan teknis. Untuk menjaga kelancaran operasional, dibutuhkan setidaknya empat unit alat berat baru, dengan estimasi anggaran sekitar Rp6 miliar.
Jika diakumulasi, kebutuhan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana dasar pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar Rp50 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya operasional tahunan yang diperkirakan menembus Rp60 miliar.
“Rp50 miliar itu baru untuk sarana dasar. Operasional rutin setiap tahun masih membutuhkan anggaran tersendiri,” jelas Fitroh.
DLH berharap persoalan sampah tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis semata, tetapi menjadi agenda bersama yang mendapat dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan daerah, persoalan sampah akan sulit dikejar. Perlu dukungan anggaran dan kesadaran bersama,” pungkasnya. (Ghofar)
Discussion about this post