KAB.CIREBON, (FC).- Penolakan warga terhadap pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian DPRD.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya perencanaan dan sosialisasi yang lebih matang sebelum pemerintah menetapkan lokasi pembangunan.

Menurut Rudiana, penerimaan masyarakat sekitar semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi proyek.

Kajian awal juga harus memastikan berbagai konsekuensi pembangunan telah dibahas bersama warga agar tidak memicu persoalan ketika proyek mulai dilaksanakan.

“Saya merasa bingung, kenapa sejak awal penentuan lokasi tidak dilakukan perencanaan yang matang. Ketika lokasi sudah ditetapkan, seharusnya minimal sudah ada kajian bahwa masyarakat menerima dengan segala konsekuensinya, serta ada kesepakatan bersama warga sekitar,” ujar Rudiana, Sabtu (14/11).

Ia mengingatkan, penolakan yang muncul setelah proyek berjalan berpotensi membuat anggaran pemerintah yang telah disiapkan tidak terserap secara optimal.

Padahal, persoalan tersebut dinilai dapat diantisipasi melalui komunikasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

“Kalau sejak awal warga tidak setuju, seharusnya dicari lokasi lain yang disepakati bersama. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan dan dikeluarkan, tetapi pembangunan justru terkendala penolakan warga,” tegasnya.

Rudiana juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan kajian kelayakan lingkungan sebelum lokasi ditetapkan.

Pemerintah, kata dia, perlu membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus membahas dampak yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi maupun program pendampingan bagi masyarakat terdampak.

Terkait persoalan TPST Gempol, pihaknya berupaya membuka komunikasi dengan masyarakat guna mengetahui secara langsung penyebab penolakan.

Jika hasil pembahasan mengarah pada pemindahan lokasi, pemerintah harus kembali menyusun perencanaan dan melakukan kajian secara menyeluruh.

Langkah tersebut, lanjutnya, tentu membutuhkan waktu dan berpotensi menambah beban anggaran daerah. Karena itu, evaluasi terhadap proses penentuan lokasi perlu dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang.

Selain TPST Gempol, Rudiana turut menyoroti penanganan persoalan di kawasan Gunung Santri yang dinilainya belum berjalan maksimal.

Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama masyarakat.

“Seperti penanganan di kawasan Gunung Santri yang dinilai belum maksimal, saya meminta pemerintah daerah menepati kesepakatan yang sudah dibuat dengan masyarakat. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, pemerintah harus segera merealisasikan apa yang telah disepakati. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah,” tandasnya.

Rudiana berharap, setiap pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat didahului sosialisasi, kajian komprehensif, serta komunikasi dengan warga sekitar.

Dengan begitu, penggunaan anggaran daerah dapat berjalan sesuai rencana dan proyek tidak terhambat persoalan sosial yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. (Johan)