KAB. CIREBON, (FC).– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, saat rapat evaluasi bersama Bapenda terkait pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, belum lama ini.

Menurut Cakra, luasnya wilayah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 40 kecamatan tidak sebanding dengan jumlah unit pengelola yang ada di lapangan. Saat ini, pengelolaan pajak daerah hanya ditangani oleh tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni UPT Barat, Tengah dan Timur.

“Dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah kecamatan yang mencapai 40, tentu pengelolaan potensi pajak tidak mudah jika hanya ditangani oleh tiga UPT. Kondisi ini juga berkaitan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki Bapenda,” ujarnya.

Akibatnya, sejumlah potensi pajak daerah dinilai belum tergali secara maksimal. Padahal, terdapat sedikitnya 13 jenis objek pajak daerah yang berpotensi menjadi sumber peningkatan PAD Kabupaten Cirebon.

Selain persoalan SDM, Komisi II juga menilai pemetaan potensi pajak daerah masih perlu diperkuat agar penggalian PAD dapat lebih terarah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menghidupkan kembali sistem profil desa yang pernah diterapkan pada awal tahun 2000-an.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran lebih rinci mengenai potensi di setiap desa, mulai dari jumlah penduduk, kondisi sosial masyarakat hingga potensi ekonomi yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.

“Dengan profil desa, potensi di setiap wilayah bisa dipetakan secara jelas. Sehingga ketika Bapenda melakukan penggalian pajak, semuanya sudah berbasis data,” kata Cakra.

Komisi II juga mendorong Bapenda untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari pencatatan potensi, perekaman data hingga pelaporan yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap target-target pajak daerah.

“Kita ingin Bapenda bekerja lebih maksimal, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian target pajak daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Cakra menilai inovasi dalam pengelolaan pajak daerah juga perlu terus dilakukan. Namun demikian, kebijakan yang diambil tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

“Potensi PAD di Kabupaten Cirebon masih cukup besar. Tinggal bagaimana pengelolaannya diperkuat melalui sistem yang lebih baik serta inovasi yang tepat,” pungkasnya. (Suhanan)