DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Penguatan Anggaran Kesehatan, Warga Kurang Mampu Jadi Perhatian
KAB. CIREBON, (FC).- Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mendorong penguatan anggaran jaminan kesehatan agar warga kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan yang layak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H. Khanafi, mengatakan, alokasi anggaran jaminan kesehatan melalui skema Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih perlu ditingkatkan. Dalam pembahasan anggaran 2027, pembiayaan tersebut disebut berkisar Rp2 miliar.
Menurutnya, idealnya setiap rumah sakit mendapatkan alokasi sekitar Rp5 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan kesehatan. Namun, peningkatan anggaran tersebut masih menghadapi kendala regulasi.
“Kami berharap anggaran bisa ditingkatkan. Namun, semuanya masih terbentur aturan,” ujar Khanafi.
Komisi IV juga menyoroti alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sekitar Rp29 miliar untuk 60 puskesmas. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk peluang pembiayaan persalinan gratis sesuai ketentuan. Pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.
Selain pembiayaan, DPRD mendorong pembangunan gedung baru Puskesmas Winong, Kecamatan Palimanan, dengan rencana anggaran sekitar Rp2 miliar. Kondisi bangunan saat ini dinilai kurang representatif karena berdiri di atas lahan desa yang terbatas.
Pembangunan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon di tepi jalan utama diharapkan meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus mendukung layanan kesehatan saat arus mudik dan balik Lebaran. Khanafi berharap anggaran tersebut dapat dipertahankan dalam pembahasan Badan Anggaran sehingga terealisasi pada 2027.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, menyebutkan anggaran Dinkes 2027 sekitar Rp74 miliar, ditambah Jamkesda Rp2,5 miliar dan dukungan Pemprov Jawa Barat Rp24 miliar untuk menjangkau sekitar 162.000 jiwa.
DPRD berharap koordinasi dan pemutakhiran data masyarakat desil 1 hingga 4 dapat memperluas kepesertaan JKN melalui pembiayaan pemerintah pusat. (Suhanan)



Tinggalkan Balasan