KAB. CIREBON, (FC).– Krisis pengelolaan sampah di daerah kembali berada pada titik mengkhawatirkan. Ratusan ton sampah liar menumpuk dan meluber hingga menutup sebagian badan jalan di Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Tumpukan limbah tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menimbulkan bau menyengat serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi warga sekitar.
Kondisi ini memicu keluhan masyarakat yang sehari-hari melintasi Jalan Nyimas Endang Geulis. Selain menyempitkan ruang kendaraan, sampah yang bercampur limbah rumah tangga dan plastik itu terlihat dibiarkan menumpuk tanpa penanganan cepat.
Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengakui penanganan sampah di Panguragan terkendala keterbatasan sarana dan prasarana. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, menyebut persoalan utama terletak pada kondisi TPA Gunungsantri yang sudah tidak mampu lagi menampung tambahan volume sampah.
“TPA Gunungsantri sudah dalam kondisi penuh. Di sisi lain, alat berat di TPA sering mengalami gangguan sehingga proses bongkar muat tersendat. Akibatnya, armada pengangkut dari lapangan harus mengantre lama,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, DLH saat ini harus membagi penanganan sampah secara bergiliran karena banyaknya titik tempat pembuangan sementara (TPS) liar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, pengangkutan difokuskan di jalur Pantura Arjawinangun, kemudian berlanjut ke Weru dan Dawuan, sebelum akhirnya menjangkau Panguragan.
“Bukan hanya satu lokasi. Titik yang harus dikuras cukup banyak, sementara di Panguragan sendiri belum tersedia TPS resmi yang mampu menampung volume sampah sebesar ini,” kata Suyanto.
Keterbatasan armada memperparah situasi. DLH Kabupaten Cirebon saat ini hanya mengoperasikan lima unit armada pengangkut sampah dengan rute rutin, ditambah beberapa kendaraan kecil untuk penanganan darurat. Dengan jumlah tersebut, pengangkutan tidak bisa dilakukan secara serentak.
“Kalau semua desa meminta ditangani bersamaan, jelas tidak mungkin. Kami harus menentukan prioritas,” ujarnya.
DLH memastikan pengangkutan sampah di Panguragan tetap dilakukan secara bertahap sambil menunggu kondisi TPA lebih memungkinkan dan alat berat kembali berfungsi optimal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur muspika akan diperkuat guna mencegah pembuangan sampah liar terus berulang.
Sejumlah langkah pencegahan juga tengah dipertimbangkan, seperti pemasangan pagar pembatas, spanduk larangan, serta pengawasan di titik rawan pembuangan sampah.
Suyanto menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah.
“Kesadaran masyarakat sangat menentukan. Sampah bukan hanya urusan DLH, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Kondisi di Panguragan menjadi gambaran nyata tantangan pengelolaan sampah di banyak daerah, sekaligus peringatan bahwa tanpa penguatan sistem dan perubahan perilaku, krisis serupa berpotensi terus berulang. (Ghofar)
Discussion about this post