KAB.CIREBON, (FC).- Kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lemahabang kepada Anggota MPR RI sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri.

Aspirasi tersebut diserap dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan, MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, Selasa (17/11).

Dalam pertemuan itu, Rokhmin menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pemberdayaan UMKM.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan pengurus PAC adalah bantuan combine harvester atau mesin pemanen padi. Alat tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

“Combine harvester sangat dibutuhkan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Cirebon. Idealnya, minimal ada dua unit untuk setiap kecamatan agar dampaknya benar-benar bisa dirasakan petani,” ujar Rokhmin.

Selain mesin panen, ia juga akan mendorong bantuan traktor, perbaikan jaringan irigasi, serta peningkatan jalan usaha tani di wilayah yang membutuhkan.

Rokhmin menilai, persoalan irigasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya indeks pertanaman di Kabupaten Cirebon. Saat ini, rata-rata indeks pertanaman baru mencapai sekitar 1,5 kali dalam setahun.

“Kalau irigasi di Kabupaten Cirebon dan Indramayu diperbaiki, saya yakin indeks pertanaman minimal bisa mencapai 2,5 kali dalam setahun. Dengan begitu, produksi beras juga bisa meningkat signifikan,” katanya.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan irigasi dan penyediaan benih. Dukungan infrastruktur jalan usaha tani serta fasilitas pascapanen, termasuk penggilingan padi atau rice milling, juga perlu diperkuat.

Di sektor UMKM, Rokhmin menyoroti persoalan sertifikasi halal dan legalitas usaha yang masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha. Ia berkomitmen membantu membuka akses agar produk UMKM lokal memiliki daya saing lebih baik.

“Saya kebetulan memiliki kedekatan dengan Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman, maupun Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Insyaallah, berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, termasuk sertifikasi halal, bisa kita bantu,” ungkapnya.

Melalui Komisi IV DPR RI, Rokhmin juga akan mengupayakan berbagai program bantuan dari kementerian mitra kerja, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Bulog.

Bahkan, pada Desember mendatang, ia berencana menyalurkan sekitar 5.000 hingga 10.000 paket bantuan pangan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Rokhmin menegaskan, perjuangan politik harus diwujudkan melalui program dan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan industri lokal, serta memperluas kesempatan kerja.

“Intinya, kami dari DPR RI maupun DPRD PDI Perjuangan ingin all out membantu perekonomian masyarakat dan mengembangkan industri di Kabupaten Cirebon. Harapannya, lapangan pekerjaan semakin terbuka dan pendapatan masyarakat meningkat,” tegasnya.

Ia juga menilai Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, hingga pariwisata religi.

Namun, potensi tersebut perlu ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi, pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta keberlanjutan produksi.

“Kita ingin produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Cirebon memiliki kualitas unggul, harga yang kompetitif, dan produksinya berkelanjutan. Dengan begitu, potensi daerah benar-benar bisa menjadi sumber kemakmuran masyarakat,” pungkasnya. (Nawawi)