KAB.CIREBON, (FC).- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mulai mengolah data hasil Sensus Ekonomi 2026.

Setelah pendataan dari rumah ke rumah rampung, kini proses berlanjut pada pemeriksaan, validasi, tabulasi hingga analisis untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Eko Apriyanto, mengatakan setiap data yang dihimpun petugas tidak langsung diterima begitu saja. BPS melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk mencocokkan informasi dengan data rutin yang dimiliki sebagai pembanding.

Apabila ditemukan informasi yang dinilai tidak wajar atau perlu dipastikan, petugas akan melakukan konfirmasi ulang kepada responden.

“Jadi kita tidak serta-merta menerima begitu saja. Data yang ada akan dibandingkan dengan data rutin sebagai pembanding, kemudian dilakukan konfirmasi kepada responden apabila diperlukan,” kata Eko, Senin (16/11).

Setelah pengolahan selesai, BPS akan melanjutkan tahapan analisis sebelum hasil sensus disebarluaskan kepada masyarakat. BPS Kabupaten Cirebon menargetkan hasil Sensus Ekonomi dapat dirilis pada awal 2027.

Untuk menjaga kualitas hasil pendataan, BPS menerapkan sistem pengawasan berlapis. Data yang dikumpulkan petugas lapangan terlebih dahulu diperiksa Pengawas Lapangan (PML). Selanjutnya, hasil pemeriksaan PML dievaluasi Penanggung Jawab Kecamatan (PJK).

Jika ditemukan data yang tidak memenuhi standar, PJK berwenang mengembalikannya kepada PML maupun petugas lapangan untuk diperbaiki. Mekanisme tersebut dilakukan agar setiap informasi yang masuk sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Eko mengakui kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan petugas dari standar operasional prosedur (SOP) tetap menjadi perhatian. Karena itu, masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran selama proses pendataan.

“Kami tidak menutup kemungkinan adanya moral hazard. Kalau ada petugas yang melakukan sesuatu di luar SOP, tentu ada mekanisme pengawasan dan pelaporan. Jadi, upaya untuk menghasilkan data yang berkualitas memang dilakukan secara berlapis,” ujarnya.

Di tengah proses pengolahan data, BPS juga menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat saat pendataan berlangsung.

Menurut Eko, kondisi tersebut salah satunya dipicu beredarnya informasi keliru di media sosial yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan urusan perpajakan maupun bantuan sosial (bansos).

Informasi tersebut membuat sebagian pelaku usaha khawatir dan enggan memberikan keterangan kepada petugas. Padahal, anggapan bahwa pendataan berkaitan dengan pajak atau menjadi penentu penerimaan bansos tidak sesuai dengan tujuan Sensus Ekonomi.

“Resistensi masyarakat cukup terasa. Ada yang menganggap pendataan ini berkaitan dengan pajak, sehingga pelaku usaha tidak mau didata. Ada juga yang mengira pendataan ini berkaitan dengan bantuan sosial,” ungkapnya.

Eko menilai derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan tambahan bagi petugas. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus.

Ia menegaskan, kualitas hasil Sensus Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketelitian petugas dan pengawasan internal, tetapi juga bergantung pada keterbukaan responden dalam memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Karena itu, BPS Kabupaten Cirebon mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan tetap kooperatif ketika petugas melakukan pendataan.

Data Sensus Ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas dan kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon.

Hasilnya juga menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta merencanakan pembangunan ekonomi ke depan. (Johan)