KAB.CIREBON, (FC).- Kesempatan meningkatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi kini terbuka bagi para guru ngaji, ustaz, dan ustazah.

Melalui program pendidikan gratis yang difasilitasi Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), para pendidik keagamaan berpeluang melanjutkan kuliah jenjang S1 tanpa dibebani biaya pendidikan.

Program tersebut disosialisasikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, dalam kegiatan NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) di Aula Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sabtu (14/11).

Dalam kegiatan bertema penguatan kompetensi guru untuk mewujudkan pembelajaran mendalam (deep learning) yang inovatif, inklusif, dan berpusat pada peserta didik itu, Selly menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik keagamaan.

Menurutnya, guru ngaji memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter dan memberikan pemahaman agama kepada generasi muda.

Namun, besarnya peran tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi perhatian terhadap kesejahteraan maupun kesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikan.

Selly menegaskan, para guru ngaji yang selama ini mengabdikan diri di tengah masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan kapasitas keilmuan.

Dukungan terhadap mereka tidak cukup hanya melalui pengakuan atas pengabdian, tetapi juga harus diwujudkan dalam akses pendidikan yang lebih baik.

“Orang-orang yang masih berkhidmat untuk mencerdaskan anak-anak dalam urusan keagamaan merupakan orang-orang mulia. Mereka harus mendapatkan perhatian, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” ungkap Selly.

Salah satu peluang yang ditawarkan adalah program pendidikan gratis melalui kerja sama Kementerian Agama dan LPDP dengan skema perkuliahan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada pendidik keagamaan untuk menempuh pendidikan S1 secara daring dengan biaya pendidikan ditanggung negara.

Adapun persyaratan yang disampaikan meliputi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia maksimal 48 tahun, lulusan SMA atau sederajat, serta memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya delapan tahun sebagai ustaz atau ustazah di pesantren, LPTQ, MDT maupun madrasah.

Calon peserta juga diwajibkan melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, ijazah terakhir, serta bukti pengabdian atau profesi dari lembaga maupun yayasan tempat mengajar.

Selly meminta para pendidik keagamaan tidak melewatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, keterbatasan biaya selama ini tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Selama masih memiliki semangat dan ghiroh untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, jangan sampai kesempatan yang sudah difasilitasi negara justru tidak diambil,” ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan informasi, Selly bersama tim dan stafnya mengaku aktif turun langsung ke masyarakat.

Sosialisasi dinilai penting agar program pendidikan tersebut diketahui para guru ngaji, khususnya mereka yang selama ini belum memiliki akses informasi mengenai bantuan pendidikan tinggi.

Selain peningkatan kompetensi, persoalan kesejahteraan guru ngaji juga menjadi perhatian. Selly menilai masih terdapat kesenjangan dukungan antara tenaga pendidik formal dengan guru ngaji dan pengajar keagamaan nonformal.

Sebagian guru ngaji bahkan masih mengandalkan pemberian sukarela dari masyarakat untuk menopang kebutuhan sehari-hari.

Ia juga menyebut tenaga pendidik non-ASN, termasuk honorer di lingkungan Kementerian Agama, memiliki peluang mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Selly menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik keagamaan, baik dalam aspek peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan.

Tidak hanya sektor pendidikan, ia juga membuka ruang bagi pengurus masjid, musala, dan majelis taklim yang membutuhkan bantuan sarana prasarana.

Usulan rehabilitasi toilet maupun fasilitas pendukung tempat ibadah dapat disampaikan melalui proposal sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Maman Nurahman, salah seorang guru ngaji asal Kecamatan Gebang, mengungkapkan dirinya telah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar madrasah selama kurang lebih 20 tahun.

Namun, selama menjalani pengabdian tersebut, ia mengaku belum banyak memperoleh perhatian pemerintah, terutama terkait kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pendidikan.

Ia berharap kegiatan NGOPI dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi bagi para guru ngaji dan tenaga pendidik madrasah. Dengan dukungan yang lebih nyata, para pendidik keagamaan diharapkan dapat terus menjalankan perannya dalam membentuk karakter dan mencerdaskan generasi bangsa. (Nawawi)