JAKARTA, (FC).- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka menyusul keputusan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11).

AHY menjelaskan, sejak munculnya kabar pengunduran diri Gibran, banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Partai Demokrat mengenai sikap politik partai dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Menanggapi hal tersebut, AHY menegaskan bahwa Demokrat memilih untuk menghormati mekanisme konstitusional dengan menyerahkan proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” ujar AHY.

Menurutnya, ketentuan konstitusi tersebut menjadi dasar sikap Partai Demokrat untuk tidak ikut mengusulkan nama calon pengganti Gibran.

AHY menegaskan, partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR RI dalam menentukan Wakil Presiden pengganti.

Ia juga mengungkapkan bahwa sikap tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call pada Jumat pagi yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Selain menyampaikan sikap partai, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi politik tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” tegasnya.

AHY juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai sosok yang akan menggantikan Gibran sebelum proses konstitusional berjalan.

“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.

Di akhir pernyataannya, AHY kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengusulkan nama kandidat Wakil Presiden dan menyerahkan proses tersebut kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Sikap tersebut, menurut AHY, merupakan bentuk komitmen Partai Demokrat dalam menghormati konstitusi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap fokus menjalankan tugas dan program pembangunan nasional.