KAB. CIREBON, (FC).- Sebanyak 12 kategori penghargaan disiapkan dalam ajang Badan Kehormatan (BK) Award 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Penghargaan yang dijadwalkan berlangsung pada 24 November mendatang itu menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja anggota dewan sekaligus upaya mendorong profesionalitas dan integritas wakil rakyat.

Menariknya, dalam ajang perdana tersebut, unsur pimpinan DPRD dan anggota BK justru tidak masuk dalam objek penilaian. Pengecualian itu merupakan kesepakatan internal BK sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan penerima penghargaan.

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang, mengatakan persiapan kegiatan telah mencapai 90 persen. Penilaian dilakukan terhadap kinerja anggota DPRD selama periode Januari hingga September 2026.

Menurut Agung, terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian, yakni kedisiplinan, kepribadian, kompetensi, dan kehidupan sosial. Dari empat aspek tersebut, disiapkan 12 kategori penghargaan. Setiap kategori akan diberikan kepada tiga anggota DPRD.

“Ini kegiatan pemberian penghargaan kepada anggota DPRD yang dinilai baik dalam bekerja. Baik dari sisi profesionalitas, integritas, loyalitas, dan kinerjanya,” ujar Agung, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, kewenangan penilaian sepenuhnya berada di tangan BK sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD). Sekretariat DPRD hanya bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis, termasuk menyiapkan instrumen yang dibutuhkan dalam proses penilaian.

“Kami hanya memfasilitasi. Untuk penilaian, siapa yang menilai, itu asli dilakukan oleh AKD BK sendiri,” tegasnya.

Meski demikian, sekretariat tetap memberikan dukungan data, terutama berkaitan dengan tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna. Persoalannya, pencatatan kehadiran selama ini masih menggunakan sistem manual.

Agung mengakui, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Karena itu, Sekretariat DPRD berencana mengembangkan sistem presensi elektronik atau e-presensi agar pencatatan kehadiran anggota dewan lebih tertib dan terukur.

“Memang kehadiran itu masih bentuknya manual. Ini menjadi bahan kami ke depan untuk melakukan sistem e-presensi,” jelasnya.

Selain kedisiplinan kehadiran, penilaian juga mencakup penampilan dan tata cara berpakaian, etos kerja, sikap, serta kehidupan sosial anggota dewan.

Dalam mekanisme tersebut, fraksi tidak dilibatkan secara langsung sebagai penilai. Kendati demikian, masukan maupun catatan dari fraksi tetap dapat menjadi bahan informasi bagi BK. Seluruh informasi yang diterima selanjutnya diverifikasi sebelum penetapan penerima penghargaan.

Terkait tidak masuknya pimpinan DPRD dan anggota BK dalam penilaian, Agung menyebut hal itu merupakan keputusan internal BK. Dengan demikian, objek penilaian BK Award 2026 hanya mencakup anggota DPRD di luar unsur pimpinan dan keanggotaan BK.

“Anggota BK sama pimpinan nggak masuk. Itu keinginan BK sendiri. Mereka menyampaikan, ‘Kami jangan dinilai, Pak’,” ungkapnya.

Hasil penilaian BK Award nantinya direncanakan dapat diakses masyarakat. Nama-nama anggota DPRD yang menerima penghargaan akan dipublikasikan melalui surat kabar dan media lainnya.

Publikasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari seremoni penghargaan, tetapi juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rekam kinerja para wakil rakyat.

“Harapannya untuk memotivasi kinerja lembaga, terutama 50 anggota DPRD ini. Sehingga masyarakat mengetahui siapa yang memang punya kinerja baik,” katanya.

BK Award 2026 merupakan kegiatan perdana dengan dukungan anggaran sebesar Rp147 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, koordinasi, penyusunan instrumen penilaian hingga pelaksanaan penghargaan. (Suhanan)