KUNINGAN, (FC).- Perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Kuningan belum bisa dipastikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah pelaksanaannya.

Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, menyambut positif sinyal kebijakan tersebut karena dinilai memberikan harapan bagi pegawai yang selama ini berstatus paruh waktu.

Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan mekanisme maupun waktu perubahan status tersebut.

“Kami masih menunggu juknisnya. Kemarin saya melihat pernyataan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur karena ada kejelasan bagi kawan-kawan kita yang paruh waktu ini. Cuma hari ini saya belum bisa berkomentar banyak karena kami belum menerima juknisnya,” ujar Dian, Selasa (10/11).

Ia mengaku belum menerima laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain menunggu regulasi, Pemkab Kuningan juga harus mengkaji kemampuan keuangan daerah. Dian menyebut kebutuhan anggaran untuk membiayai PPPK paruh waktu tidak sedikit.

Di sisi lain, pemerintah daerah tengah mendorong pembangunan infrastruktur yang juga membutuhkan dukungan anggaran besar.

“Jumlahnya untuk APBD lumayan besar juga. Sedangkan di sisi lain kita sekarang sedang menggenjot infrastruktur. Kita harus seimbang,” katanya.

Menurut Dian, kepastian dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU), menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Terlebih, pembahasan anggaran daerah untuk 2027 telah ditetapkan sehingga setiap kebijakan baru harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Meski belum ada kepastian waktu pengangkatan, Dian berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kejelasan status bagi para pegawai sekaligus meningkatkan motivasi kerja.

Ia meminta seluruh PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas secara profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang pasti saya minta kawan-kawan paruh waktu harus lebih bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bekerja dengan maksimal, karena sekarang sudah jelas,” tandasnya.

Dengan demikian, peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di Kabupaten Kuningan masih bergantung pada terbitnya juknis pemerintah pusat serta kesiapan anggaran daerah. (Angga)